Sebuah pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh Rusia pada Rabu (20/10) mendesak Taliban untuk membentuk pemerintah yang “benar-benar inklusif” di Afghanistan dan menyerukan PBB untuk melangsungkan konferensi donor sesegera mungkin guna membantu mencegah terjadinya bencana kemanusiaan di negara tersebut.
Pertemuan – yang dikenal sebagai forum konsultasi Rusia tentang Afghanistan – dihadiri oleh beberapa pejabat sementara pemerintah Taliban dan pejabat-pejabat senior dari Rusia, China, Iran, Pakistan, India dan lima negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah.
“Negara-negara yang berpartisipasi dalam pertemuan itu menyerukan kepemimpinan Afghanistan saat ini untuk mengambil langkah lebih lanjut guna memulihkan pemerintahan dan membentuk pemerintah yang benar-benar inklusif, yang mencerminkan kepentingan semua kekuatan etno-politik utama di negara itu,” demikian petikan pernyataan bersama pasca pertemuan itu.
Para delegasi menyampaikan “keprihatinan mendalam” atas memburuknya situasi ekonomi dan kemanusiaan di Afghanistan, dan menekankan perlunya memobilisasi upaya masyarakat internasional untuk memberi bantuan pada rakyat Afghanistan.
Para peserta pertemuan itu mengusulkan untuk melangsungkan konferensi donor yang dipimpin PBB, “tentunya dengan pemahaman bahwa beban utama rekonstruksi ekonomi dan keuangan pasca konflik, serta pembangunan Afghanistan harus dipikul oleh aktor-aktor berbasis pasukan, yang telah berada di negara itu selama 20 tahun terakhir.”
Pernyataan itu secara terang-terangan merujuk pada Amerika Serikat (AS) dan pasukan sekutu Barat. Penarikan mundur pasukan AS secara tiba-tiba setelah 20 tahun berada di sana, membuka jalan bagi Taliban untuk menguasai kembali kendali atas negara itu pada 15 Agustus lalu.
Amerika juga diundang dalam pertemuan itu, tetapi para pejabat Amerika menyebut alasan teknis yang membuat mereka tidak dapat hadir. Mereka berjanji akan hadir dalam pertemuan putaran berikutnya.
Meskipun dunia dan negara-negara Barat pada umumnya menolak mengakui secara resmi pemerintahan Taliban, pernyataan bersama hari Rabu itu mengakui “realitas baru” kembali berkuasanya kelompok fundamentalis itu. [em/jm]