Sementara negara-negara anggota ASEAN siap membahas krisis pemerintahan Myanmar pada sebuah KTT di Jakarta hari Sabtu (24/4), Amnesty International meminta blok regional beranggotakan 10 negara itu untuk memprioritaskan perlindungan HAM dan mencegah situasi memburuk menjadi krisis kemanusiaan dan HAM.
Amnesty juga mendesak Indonesia, tuan rumah KTT, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menginvestigasi pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang diperkirakan akan menghadiri KTT tersebut “berdasarkan tuduhan kredibel mengenai tanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar,” kata organisasi HAM itu dalam suatu pernyataan hari Jumat (23/4).
“Sebagai negara pihak pada Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menuntut atau mengekstradisi seorang tersangka pelaku di teritorinya,” kata pernyataan itu.
“Krisis Myanmar yang dipicu oleh militer memberi ASEAN ujian terbesar dalam sejarahnya. Komitmen biasa blok tersebut untuk tidak campur tangan bukan hal yang efektif: ini bukan masalah internal bagi Myanmar tetapi merupakan krisis kemanusiaan dan HAM besar yang berdampak bagi seluruh kawasan dan sekitarnya,” kata Deputi Direktur Regional urusan Riset Amnesty International, Emerlynne Gil.
“Pihak berwenang Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya tidak dapat mengabaikan fakta bahwa Min Aung Hlaing adalah tersangka pada kejahatan paling serius yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional secara keseluruhan,” lanjut Gil.
Militer di Myanmar menggulingkan pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi pada awal Februari, memicu revolusi rakyat yang diikuti oleh penindakan dengan kekerasan terhadap demonstran dan warga sipil yang ingin kembali ke demokrasi.
Sedikitnya 738 orang telah tewas di tangan pasukan keamanan junta sejak penindakan dimulai, demikian menurut Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik.
Sebagian besar anggota ASEAN menyatakan mereka berencana mengirim utusan yang bukan kepala negara untuk mengikuti pertemuan di Jakarta.
Deputi PM Thailand dan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai akan menghadiri pertemuan tersebut, bukannya PM Prayuth Chan-ocha. Prayuth mengatakan kepada wartawan bahwa “beberapa negara lainnya juga akan mengirim menteri luar negeri.” [uh/ab]
