Kepolisian Malaysia menginterogasi sekelompok wartawan dan staf saluran televisi Al Jazeera, Jumat (10/7) terkait film dokumenter mengenai perlakuan pihak berwenang Malaysia terhadap para imigran ilegal. Interogasi itu berlangsung menyusul keluhan sejumlah pejabat bahwa apa yang diungkapkan dalam film itu bias dan menyesatkan.
Kepala kepolisian nasional, Abdul Hamid Bador, mengatakan, film dokumenter yang ditayangkan sebelumnya bulan ini memicu kemarahan publik dan mencoreng nama Malaysia.
Ia mengatakan, jaksa agung memerintahkan penyelidikan terhadap film dokumenter itu atas tudingan memicu kemarahan publik, pencemaran nama baik, dan pelanggaran UU Komunikasi dan Multimedia negara itu.
Enam orang dari Al Jazeera diinterogasi, Jumat (10/7), sementara orang ketujuh yang mengunggah film itu, akan dipanggil segera, kata Abdul.
Jaringan pemberitaan yang berbasis di Qatar ini membela karya jurnalistik wartawannya, dan mengungkapkan keprihatinan atas adanya penyelidikan tersebut. Tim wartawan yang diinterogasi didampingi sejumlah pengacara saat berada di markas kepolisian, Jumat (10/7).
“Saya mendukung kebebasan media yang bertanggungjawab namun laporan ini memicu kemarahan publik,” kata Abdul Hamid pada sebuah konferensi pers. “Jaksa Agung akan memutuskan dalam hitungan hari, apakah ada kasus dan apakah mereka bisa didakwa. Jika mereka merasa laporan mereka merupakan kebenaran, mereka tidak perlu takut.”
Para aktivis HAM mengungkapkan keprihatinan mereka atas penindasan kebebasan berpendapat dan keindependenan media di bawah pemerintahan Perdana Menteri Malaysia yang baru Muhyiddin Yassin, yang mulai menjabat Maret setelah sebuah kudeta politik.
Film dokumenter berjudul "Locked Up in Malaysia's Lockdown" menyelidiki bagaimana resiko yang dihadapi imigran ilegal di masa pandemi corona. Lebih dari 2.000 migran ditangkap dalam serangkaian aksi penggerebekan di kawasan-kawasan di Kuala Lumpur yang sedang menjalani lockdown ketat.
Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob menuntut agar Al Jazeera meminta maaf ke rakyat Malaysia karena klaim-klaimnya yang keliru mengenai diskriminasi dan perlakuan yang tidak pantas pihak berwenang terhadap para imigran. [ab/uh]
