Rabu, 25 Mei 2016 Waktu: 04:31

    Berita / Indonesia

    Pekerja Rumah Tangga Tuntut UU Perlindungan PRT

    Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Yogyakarta menuntut pengesahan segera undang-undang untuk melindungi mereka dalam bekerja.

    Aksi demo pekerja rumah tangga di Yogyakarta menuntut disahkannya RUU PRT oleh DPR. (VOA/Nurhadi Sucahyo)
    Aksi demo pekerja rumah tangga di Yogyakarta menuntut disahkannya RUU PRT oleh DPR. (VOA/Nurhadi Sucahyo)
    Nurhadi Sucahyo
    Membawa wajan, nampan bambu dan peralatan dapur lain, sekitar 30 pekerja rumah tangga di Yogyakarta menggelar aksi di pusat kota Jumat (15/2), menuntut pengesahan undang-undang yang akan melindungi mereka dalam bekerja.

    Rancangan undang-undang tersebut sudah diserahkan oleh gabungan sejumlah organisasi pekerja rumah tangga (PRT) seluruh Indonesia sejak 2010, namun belum juga disahkan menjadi undang-undang.

    Arsi Muharti dari Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) mengatakan sejumlah persoalan pokok yang membutuhkan penyelesaian adalah upah yang rendah, waktu kerja lebih dari delapan jam perhari, ketiadaan jaminan kesehatan dan sosial, serta masih banyaknya PRT anak yang berusia kurang dari 18 tahun.

    “Kalau upaya kita di Jakarta, di tingkat nasional ada Jaringan Perlindungan PRT, itu sekarang bekerja sama dengan beberapa serikat buruh yang lain, mereka membentuk komite aksi PRT yang mengawal  RUU ini supaya disahkan,” ujar Arsi.

    “Kalau di DPR memang masih tarik ulur, ada beberapa hal yang belum ketemu. Tapi ya kalau kita lihat, soal komitmen saja. Komitmen politik dari mereka apakah mendukung atau tidak. Kalau mereka tidak segera mengesahkan berarti mereka tidak mendukung perjuangan kita.”

    Murtini, seorang pekerja rumah tangga yang mengikuti aksi ini menilai, secara umum iklim bekerja di sektor ini masih memprihatinkan. Rata-rata mereka tidak memperoleh hari libur karena tetap bekerja di hari Minggu. Jam kerja juga tidak jelas, sebab tergantung kepada majikan masing-masing, ujar Murtini. Meski begitu, mereka tak bisa menolak karena ini menjadi satu-satunya kesempatan untuk mencari nafkah, katanya.

    “Belum tentu juga kalau di tempat lain itu mereka bisa mendapatkan perlakuan yang baik. Saya pikir sama saja (di mana pun) karena teman-teman PRT itu karena sudah tidak ada pilihan mau bekerja apa lagi,” ujar Murtini.

    Murtini berharap Undang-Undang PRT akan menjadi dasar yuridis bagi upaya meningkatkan daya tawar mereka di hadapan majikan.

    “Jadi PRT itu susah, tidak ada perlindungan. Penyebabnya bisa dua-duanya (karena tidak ada aturan dan juga faktor majikan). Karena tidak ada peraturan makanya majikan bisa berlaku semaunya sendiri,” ujarnya.

    Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X sendiri telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 31/2010 tentang perlindungan PRT. Namun, sebuah undang-undang yang berlaku nasional tetap lebih dibutuhkan untuk memberi jaminan perlindungan menyeluruh, menurut para pekerja tersebut.

    Lihat Juga

    Pembentukan Kantor Pertahanan di Setiap Daerah Dinilai Tidak Perlu

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Imparsial menilai pembentukan kantor pertahanan di 34 provinsi sebagaimana digagas Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudi dinilai tidak perlu. Selengkapnya

    Popularitas Bernie Sanders Melonjak dalam Jajak Pendapat

    Dalam kurun waktu satu tahun, tingkat popularitas kandidat Capres Partai Demokrat, Bernie Sanders dalam jajak pendapat meningkat dari 40 poin di bawah, menjadi hampir setara dengan Hillary Clinton. Selengkapnya

    Obama Bahas Isu HAM dan Pembangunan Ekonomi di Vietnam

    Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa (24/5) melanjutkan lawatannya di Vietnam, menyinggung dua tema, yaitu pembangunan ekonomi dan HAM, dan mengatakan keduanya kerap saling berhubungan. Selengkapnya

    Forum ini telah ditutup.
    Komentar-komentar
         
    Tidak ada komentar di forum ini. Jadi yang pertama dan pasang komentar Anda

    Ikuti Kami