Sabtu, 25 Oktober 2014 Waktu UTC: 16:42

Berita / Indonesia

KPK Tetapkan Anas Urbaningrum sebagai Tersangka

KPK menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Ubaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang, serta menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait penetapan tersebut.

Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat resmi dinyatakan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang (foto: dok).
Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat resmi dinyatakan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang (foto: dok).
Fathiyah Wardah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat malam menetapkan Mantan Anggota DPR yang juga  Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Hambalang.

Juru Bicara KPK, Johan Budi dalam keterangan persnya di kantor KPK menjelaskan Anas diduga menerima gratifikasi terkait proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat ketika menjabat sebagai anggota DPR.

KPK lanjut Johan juga akan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri apakan ada transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Anas.

Terkait nilai hadiah atau gratifikasi yang diterima Anas, Johan mengatakan akan mengeceknya terlebih dahulu. Dia pun enggan menjawab saat ditanya apakah gratifikasi yang diduga diterima Anas itu dalam bentuk Toyota Harrier.

Johan juga menegaskan penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Dia juga membantah adanya intervensi maupun pesanan dari pihak tertentu.

Menurutnya penetapan Anas sebagai tersangka  saat ini karena KPK baru menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan mantan ketua HMI itu sebagai tersangka.

KPK kata Johan juga telah mengajukan surat permintaan cegah keluar negeri untuk Anas.

"Dari pasal yang dituduhkan itu berkaitan dengan penerimaan atau janji yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Penerimaan ini adalah penerimaan sesuatu yah bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk uang. Bahwa penanganan kasus ini tidak ada kaitannya dengan partai maupun urusan politik," papar Johan Budi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengaku kaget dengan penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh KPK. Dia mengaku belum mengetahui langkah apa yang akan diambil partainya  pasca penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Meski demikian, Max menjamin partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini akan tetap memberikan bantuan hukum kepada Anas.

Max Sopacua mengatakan, "Bahwa Partai Demokrat akan menyiapkan bantuan hukum untuk Anas Urbaningrum karena dia pimpinan dari partai. Jadi kita juga belum tahap berfikir mau apa dan lain-lain karena kita masih terkaget-kaget."

Sementara, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan langkah yang dilakukan KPK harus didukung oleh masyarakat karena tidak menutup kemungkinan adanya serangan politik yang dilakukan oleh kelompok yang mendukung Anas.

Menurut Donal, Anas memiliki kekuatan politik di parlemen yang sangat mungkin mengintervensi proses hukum meski tidak secara langsung.

"Mereka (oknum tertentu di Demokrat, red.) tidak akan bisa masuk ke tahapan hukum, mereka tidak akan masuk ketahapan itu tetapi masuk kepada hal-hal yang sebenarnya secara nyata mengganggu kerja KPK. Budgeting, legislasi, pengawasan dan semacamnya sangat mungkin itu mengganggu kerja-kerja KPK . Maka dukungan publik sangat diharapkan agar KPK tetap konsisten  dan terjaga dari intervensi termasuk juga terjaga dari pressure politik dari kelompok-kelompok tertentu," urai Donal Fariz.

Keterlibatan Anas dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang pertama kali diungkap oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad  Nazaruddin yang tersandung kasus Wisma Atlet. Nazaruddin berkali-kali mengungkapkan  bahwa Anas telah menerima Toyota Harrier dari PT Adhi Karya, BUMN pemenang tender proyek Hambalang.

Nazaruddin juga menuding adanya aliran dana Rp100 milliar dari proyek Hambalang untuk memenangkan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat dalam kongres di Bandung pada Mei 2010.

Dalam kasus korupsi Hambalang, KPK telah menetapkan dua tersangka yakni Mantan  Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.
Forum ini telah ditutup.
Urutan Komentar
Komentar-komentar
     
oleh: wiwik tjatur dari: Semarang
23.02.2013 09:11
Demokrat semua masalah dengan cepat - cepat selesai dan kesejahteraan dami, bukan untuk mengutuk. dan UU lalu - undang-undang hukuman mati dihapus. Indonesia tetap optimis bergerak maju dalam pembangunan di Indonesia, meskipun krisis ekonomi masih


oleh: Roy dari: Jakarta
23.02.2013 01:13
9 maret 2012 (masih ingat dengan kata2 ini)
"satu rupiah saja Anas korupsi hambalang, gantung Anas di monas"

sekarang !! Terbukti jadi tersangka, berarti??! Hayyyoooooo.....naaaaah kaaaan ketauan gertakan anda malah jadi ancaman untuk anda sendiri, mbung ahh teu hayang nyaho gantung meh ramee...!!kagok cetaar atuuuh pak, MULUT MU HARIMAU MU...


oleh: Mafatih Ar-Rawi dari: Lenek Lotim NTB
23.02.2013 00:25
entah mengapa,saya sulit bahkan tidak sama sekali percaya kalau Anas itu korupsi.yg saya lihat bahwa Anas itu bukanlah prioritas KETUM di PD,tapi kenyataannya bisa membalik prioritas itu tanpa keluar dana banyak.akhirnya,prioritas dg dana keluar banyak yg kalah.maka kemenangan Anas adalah bencana bagi si prioritas.dan inilah pukulannya kepada Anas.insya Allah,banyak yang memahami ini sebagai kejadian politik,bukan kejadian hukum murni.saya tidak cukup punya ilmu untuk mengatakan lebih dari itu.sabar pak Anas."Fashbir Shobron Jamila"


oleh: Mawari Edy
22.02.2013 17:49
Keberanian KPK membuat keputusan perlu diacungi jempol... terlepas dari ragam asumsi pengaruh atau intervensi politik.

Semoga, sudut pandang (prioritasisasi) karena tekanan pemberitaan media bukan faktor "tunggal" yang memberi semangat KPK menuntaskan masalah ini.

Kita tunggu, apakah para tokoh muda dalam politik di republik akan disasar satu per satu. Terjadi atau tidak, benar atau tidak, mari kita simak bersama. Kita belajar menjadi bangsa yang lebih cerdas menyikapi setiap pemberitaan.
Tidak setiap yang diungkap di media, benar seperti keutuhan fakta. Let's see...

Ikuti Kami

 Aktivitas di Facebook