JAKARTA —
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan situasi penegakan HAM di Indonesia tidak mengalami perbaikan bahkan memburuk.
Dia menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM sehingga pelanggaran Hak Asasi Manusia terus terjadi bahkan makin meningkat.
Di Papua contohnya, menurut Haris pelanggaran HAM terus terjadi. Di daerah itu kebebasan berekspresi sangat dihambat. Penggunaan senjata api juga meningkat di wilayah Indonesia paling timur itu. "Senjata dijadikan instrumen yang dipergunakan untuk terjadinya sejumlah pelanggaran HAM," kata Haris Azhar.
Ditambahkan Haris, KontraS melihat adanya 100 tindak kekerasan di sektor sumber daya alam. Dalam kasus ini menurut Haris, polisi dan tentara yang digunakan pengusaha untuk menjaga keamanan perusahaannya kerap melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Polisi dan tentara menurut Haris bukan berpihak kepada rakyat untuk mendapat akses atas tanah atau sumber daya alam. Kasus penyiksaan yang dilakukan polisi ketika meminta keterangan tersangka juga masih tinggi.
"Jadi (Presiden) SBY membiarkan pelanggar-pelanggar HAM itu terus bekerja tanpa koreksi yang baik. Kelompok-kelompok intoleran dibiarkan bahkan SBY berkolaborasi dengan pimpinan parpol seperti Menteri Agama. Tidak memberikan ketegasan kepada polisi yang memperburuk situasi melakukan penyiksaan, pembunuhan, penangkapan, penembakan, penyiksaan dan lain-lain," jelas Haris Azhar. "Lalu tentara dibiarkan beroperasi bahkan masuk-masuk ruang-ruang publik yang lebih luas, membuka ruang semakin luas bergesekan dengan masyarakat sipil yang mengakibatkan kekerasan," lanjutnya.
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan saat ini ia belum dapat memberikan komentar terkait hal tersebut.
"Saya harus konsultasikan dulu ini, bagaimana kan tidak mungkin saya langsung menyampaikan pandangan saya. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu yang tidak sama dengan beliau (presiden) kan," kata Julian Aldrin Pasha.
Koordinator KontraS Haris Azhar menambahkan lembaganya juga menilai bahwa hasil pemilu berpotensi tidak akan banyak memberikan kontribusi pada perbaikan akuntabilitas perlindungan hak asasi manusia.
Hal tersebut lanjutnya disebabkan calon legislatif didominasi oleh politisi yang bermasalah dengan hukum dan HAM. Calon Legislatif dan Partai Politik yang ada belum terlihat secara nyata dan konkrit mengenai platform politik mereka khususnya terkait agenda atau program HAM.
"Betul ada pragmatisme di masyarakat tetapi para korban pelanggaran HAM yang menumpuk di zaman SBY 10 tahun terakhir itu nanti jumlahnya cukup luas dan nanti mereka akan membangun block politik sendiri dan akan menumpahkan ekspresi-ekspresinya sendiri di luar partai politik," kata Haris Azhar.
Dia menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM sehingga pelanggaran Hak Asasi Manusia terus terjadi bahkan makin meningkat.
Di Papua contohnya, menurut Haris pelanggaran HAM terus terjadi. Di daerah itu kebebasan berekspresi sangat dihambat. Penggunaan senjata api juga meningkat di wilayah Indonesia paling timur itu. "Senjata dijadikan instrumen yang dipergunakan untuk terjadinya sejumlah pelanggaran HAM," kata Haris Azhar.
Ditambahkan Haris, KontraS melihat adanya 100 tindak kekerasan di sektor sumber daya alam. Dalam kasus ini menurut Haris, polisi dan tentara yang digunakan pengusaha untuk menjaga keamanan perusahaannya kerap melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Polisi dan tentara menurut Haris bukan berpihak kepada rakyat untuk mendapat akses atas tanah atau sumber daya alam. Kasus penyiksaan yang dilakukan polisi ketika meminta keterangan tersangka juga masih tinggi.
"Jadi (Presiden) SBY membiarkan pelanggar-pelanggar HAM itu terus bekerja tanpa koreksi yang baik. Kelompok-kelompok intoleran dibiarkan bahkan SBY berkolaborasi dengan pimpinan parpol seperti Menteri Agama. Tidak memberikan ketegasan kepada polisi yang memperburuk situasi melakukan penyiksaan, pembunuhan, penangkapan, penembakan, penyiksaan dan lain-lain," jelas Haris Azhar. "Lalu tentara dibiarkan beroperasi bahkan masuk-masuk ruang-ruang publik yang lebih luas, membuka ruang semakin luas bergesekan dengan masyarakat sipil yang mengakibatkan kekerasan," lanjutnya.
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan saat ini ia belum dapat memberikan komentar terkait hal tersebut.
"Saya harus konsultasikan dulu ini, bagaimana kan tidak mungkin saya langsung menyampaikan pandangan saya. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu yang tidak sama dengan beliau (presiden) kan," kata Julian Aldrin Pasha.
Koordinator KontraS Haris Azhar menambahkan lembaganya juga menilai bahwa hasil pemilu berpotensi tidak akan banyak memberikan kontribusi pada perbaikan akuntabilitas perlindungan hak asasi manusia.
Hal tersebut lanjutnya disebabkan calon legislatif didominasi oleh politisi yang bermasalah dengan hukum dan HAM. Calon Legislatif dan Partai Politik yang ada belum terlihat secara nyata dan konkrit mengenai platform politik mereka khususnya terkait agenda atau program HAM.
"Betul ada pragmatisme di masyarakat tetapi para korban pelanggaran HAM yang menumpuk di zaman SBY 10 tahun terakhir itu nanti jumlahnya cukup luas dan nanti mereka akan membangun block politik sendiri dan akan menumpahkan ekspresi-ekspresinya sendiri di luar partai politik," kata Haris Azhar.
