Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Ahmad Eryani Yustika, mengatakan bahwa selama ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak efisien dalam melaksanakan kinerjanya sehingga negara semakin terbebani.
Menurutnya, tidak adil jika pola kerja PLN tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat dengan cara harus membayar tarif dasar lisrik yang tinggi.
“Untuk melakukan perubahan pola produksi PLN yang selama ini bahan produksinya lebih banyak dari solar, bagaimana janji pemerintah, PLN untuk mengkonversi itu ke gas, batu bara atau yang lain dengan biaya yang lebih rendah. Jadi jangan sampai inefisiensi PLN itu dibebankan kepada masyarakat, yang kedua, harus dihitung secara cermat sebetulnya pada pelanggan dengan kapasitas daya berapa yang akan dinaikkan itu,” ujar Ahmad pada sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (6/9).
Hal senada juga disampaikan Arief Budimanta, anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah-masalah ekonomi. Ia menegaskan komisinya akan menolak jika pemerintah mengajukan permohonan ke DPR untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL).
“Bagaimana agar PLN itu efisien, penerimaan negara meningkat kemudian TDL-nya nggak naik. Kalau TDL-nya naik, misalnya, sekarang ya katakanlah misalnya per triwulan rencananya 10 persen naik, kemudian triwulan berikutnya naik lagi 10 persen, dari 10 persen yang pertama dia naik lagi, jadi sebenarnya kenaikannya berganda, kenaikan berganda itu akibatnya apa? Kenaikan terhadap harga-harga barang yang diproduksi, harga-harga barang pada tingkat konsumen juga pasti akan naik karena dibebankan,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chris Kanter, menegaskan lembaganya setuju jika pemerintah menaikkan tarif dasar listrik atau menaikkan harga bahan bakar minyak. Menurutnya, negara sudah terlalu berat menanggung subsidi terutama subsidi energi.
Ia menilai jika pemerintah berhasil menekan subsidi maka harga barang-barang produk lokal juga akan lebih murah dan produktivitas meningkat, sehingga lapangan pekerjaan terbuka dengan upah buruh semakin layak. Ia menambahkan pemerintah harus aktif memberi pengertian kepada masyarakat bahwa sudah saatnya tidak bergantung pada subsidi.
“Subsidi mesti diberesin dulu, nggak kuat ini negeri, ya kalau itu sudah tentu seperti biaya-biaya tinggi di dalam pelaksanaan anggaran itu mesti hilang. Korupsi apa semua. Otomatis itu semua akan tersalur kepada belanja modal pada pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
“Listrik mesti naik saya setuju tapi hitung dong untuk cross the board, maksudnya termasuk pelanggan yang paling kecil. Pelanggan yang paling kecil sudah berapa belas tahun nggak pernah naik lho, itu ditanggung oleh golongan dunia usaha, golongan industri dan golongan besar, setiap tahun kan begitu, kenapa? Karena itu political decision,” ujar Chris.
Tahun ini pemerintah menetapkan subsidi energi sebesar Rp 202,4 triliun dan tahun depan naik menjadi Rp 274, 8 triliun.
Menurutnya, tidak adil jika pola kerja PLN tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat dengan cara harus membayar tarif dasar lisrik yang tinggi.
“Untuk melakukan perubahan pola produksi PLN yang selama ini bahan produksinya lebih banyak dari solar, bagaimana janji pemerintah, PLN untuk mengkonversi itu ke gas, batu bara atau yang lain dengan biaya yang lebih rendah. Jadi jangan sampai inefisiensi PLN itu dibebankan kepada masyarakat, yang kedua, harus dihitung secara cermat sebetulnya pada pelanggan dengan kapasitas daya berapa yang akan dinaikkan itu,” ujar Ahmad pada sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (6/9).
Hal senada juga disampaikan Arief Budimanta, anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah-masalah ekonomi. Ia menegaskan komisinya akan menolak jika pemerintah mengajukan permohonan ke DPR untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL).
“Bagaimana agar PLN itu efisien, penerimaan negara meningkat kemudian TDL-nya nggak naik. Kalau TDL-nya naik, misalnya, sekarang ya katakanlah misalnya per triwulan rencananya 10 persen naik, kemudian triwulan berikutnya naik lagi 10 persen, dari 10 persen yang pertama dia naik lagi, jadi sebenarnya kenaikannya berganda, kenaikan berganda itu akibatnya apa? Kenaikan terhadap harga-harga barang yang diproduksi, harga-harga barang pada tingkat konsumen juga pasti akan naik karena dibebankan,” ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chris Kanter, menegaskan lembaganya setuju jika pemerintah menaikkan tarif dasar listrik atau menaikkan harga bahan bakar minyak. Menurutnya, negara sudah terlalu berat menanggung subsidi terutama subsidi energi.
Ia menilai jika pemerintah berhasil menekan subsidi maka harga barang-barang produk lokal juga akan lebih murah dan produktivitas meningkat, sehingga lapangan pekerjaan terbuka dengan upah buruh semakin layak. Ia menambahkan pemerintah harus aktif memberi pengertian kepada masyarakat bahwa sudah saatnya tidak bergantung pada subsidi.
“Subsidi mesti diberesin dulu, nggak kuat ini negeri, ya kalau itu sudah tentu seperti biaya-biaya tinggi di dalam pelaksanaan anggaran itu mesti hilang. Korupsi apa semua. Otomatis itu semua akan tersalur kepada belanja modal pada pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
“Listrik mesti naik saya setuju tapi hitung dong untuk cross the board, maksudnya termasuk pelanggan yang paling kecil. Pelanggan yang paling kecil sudah berapa belas tahun nggak pernah naik lho, itu ditanggung oleh golongan dunia usaha, golongan industri dan golongan besar, setiap tahun kan begitu, kenapa? Karena itu political decision,” ujar Chris.
Tahun ini pemerintah menetapkan subsidi energi sebesar Rp 202,4 triliun dan tahun depan naik menjadi Rp 274, 8 triliun.
