Indonesia diperkirakan memiliki puluhan ribu manuskrip (naskah kuno) yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia mengupayakan digitalisasi untuk memelihara dan menjaga kondisi manuskrip berumur ratusan tahun tersebut. Hingga tahun 2014 mendatang, Indonesia menargetkan digitalisasi terhadap lebih dari sekitar 10.000 manuskrip yang tersimpan di Perpustakaan Nasional.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dra. Sri Sularsih, memberikan keterangan seusai pembukaan Kongres Pustakawan Asia Tenggara di Kuta Bali, Selasa siang (29/5). Sri Sularsih mengungkapkan proses digitalisasi ini nantinya juga akan diikuti dengan alih bahasa, sehingga manuskrip ini bisa dipelajari oleh masyarakat umum.
Menurut Sri Sularsih, pemerintah kini juga sedang melakukan pendekatan untuk mendapatkan salinan manuskrip Indonesia yang berada di berbagai perpustakaan di luar negeri. Terbukti sekitar 26.000 manuskrip kuno Indonesia saat ini berada di Perpustakaan Universitas Leiden Belanda.
Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia, Dra. Sri Sularsih (29/5).x
Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia, Dra. Sri Sularsih (29/5).
“Kita sudah berkunjung kemarin ke Leiden. Leiden juga sudah siap memberikan (salinan manuskrip) tetapi harus diletakkan ditempat yang terjaga. Semuanya siap untuk memberikan digitalnya, tapi yang mengembalikan naskah kuno sih rasanya tidak ada,” demikian ungkap Dra.Sri Sularsih.
Pemerintah mengakui adanya keterbatasan dana yang menjadi kendala dalam pemeliharaan manuskrip. Tahun ini pemerintah hanya mampu mengalokasikan dana sekitar 400 milyar rupiah untuk program ini.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan digitalisasi manuskrip adalah proses lanjutan. Yang terpenting adalah menjaga agar manuskrip tersebut tidak hilang dari Indonesia.
"Yang penting, jangan sampai hilang, karena nanti bisa dipergunakan pada waktunya. Kita khawatir kalau (pelaksanaan proses digitalisasi ini) tidak dikelola secara professional," kata Menkokesra Agung Laksono. "Proses ini penting sekali, tidak saja dapat dimanfaatkan (untuk mempelajari sejarah) tetapi (juga untuk) melestarikan peninggalan-peninggalan (leluhur) kita,” tambahnya.
Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Bali, Nyoman Budiartha menyatakan sejak tahun lalu pemerintah provinsi Bali telah melakukan digitalisasi terhadap 3000 lontar dari 6000 lontar yang ditargetkan. Digitalisasi tersebut terlaksana berkat bantuan Archieve Foundation dari Amerika.
“Total (pengeluaran) dibiayai oleh Amerika. Sisanya, diharapkan akan ada tambahan dana (dari pemerintah daerah) sehingga tercover (jumlah) 6000 (lontar) ini. Ternyata maaf, sampai detik ini belum ada,” ungkap Nyoman Budiartha.
Guna mempercepat proses digitalisasi manuskrip yang ada di daerah dan milik masyarakat, pemerintah kini telah mengembangkan pusat layanan digitalisasi di enam daerah. Diantaranya di Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Jogya, dan Nusa Tenggara Timur.