Pemilihan umum hari Kamis (21/12) itu dilangsungkan dalam situasi luar biasa. Pemerintah Spanyol mengumumkan pelaksanaannya setelah mengambil alih wewenang atas wilayah itu, memecat pemerintahnya dan membubarkan parlemen setelah parlemen menyatakan kemerdekaan dari Spanyol akhir bulan Oktober.
Beberapa pemimpin Catalonia yang dipecat, termasuk mantan presiden Carles Puigdemont, berkampanye dari Brussels di mana mereka minta suaka sementara yang lain meringkuk dalam penjara di Spanyol atas dakwaan provisional melakukan pemberontakan.
“Kita semua tahu bahwa kemenangan dalam pemilu ini akan memastikan bahwa semua yang ditahan akan dibebaskan, semua yang berada di luar negeri akan pulang, dan yang paling penting, ini akan menjamin masa depan semua warga. Teman-teman, kita harus bekerja keras hingga saat terakhir untuk memaksimalkan suara kita dalam pemilu 21 Desember, dan pada tanggal 22 Desember kita akan bangkit dan bekerja untuk membangun negara paling baik di dunia,” tandas Puigdemont.
Para pendukung hubungan yang stabil dan lebih kuat dengan Spanyol juga giat berkempanye pada hari terakhir sebelum pemilu.
“Menurut jajak pendapat, jumlah pemilih yang memberikan suara akan sangat besar, terbesar dalam sejarah kita, jadi pemilu ini sangat menentukan. Meskipun, seandainya partai-partai pro-kemerdekaan menang dan harus membentuk pemerintah baru, kemungkinan mereka tidak akan terus menempuh jalur sepihak seperti yang mereka upayakan bulan September dan Oktober,” kata Xavier Arbos, profesor di bidang hukum konstitusi.
Hasil jajak pendapat menunjukkan secara konsisten bahwa mayoritas warga Catalonia menuntut hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Namun suara mereka terbagi sama kuat mengenai apakah harus memisahkan diri dari Spanyol. [ds]
