Tautan-tautan Akses

Turki: Tindakan Belanda akan Dibalas dengan Cara Paling Keras


Pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengibarkan bendera di luar konsulat Belanda dalam aksi protes, di Istanbul, 12 Maret 2017.
Pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengibarkan bendera di luar konsulat Belanda dalam aksi protes, di Istanbul, 12 Maret 2017.

Perdana Menteri Turki Binali Yildrim mengatakan hari Minggu (12/3), Turki akan membalas dengan cara yang paling keras dan menanggapi dengan cara yang serupa tingkah laku Belanda yang tidak dapat diterima setelah menolak mengizinkan seorang menteri Turki masuk ke negara tersebut dan mengusir seorang lainnya.

Di samping itu, para pejabat Turki telah menutup kedutaan Belanda di Ankara dan telah mengatakan duta besar Belanda tidak diterima di negara itu.

Sebelumnya hari Minggu, polisi anti-huru-hara Belanda dengan menunggang-kuda bentrok dengan ratusan orang pendukung pemerintah Turki di Rotterdam, yang memrotes tindakan terhadap para menteri Turki itu.

Sebelum bentrokan pecah, kira-kira 2.000 pemrotes berkumpul di luar konsulat Turki di Rotterdam, kota kedua terbesar negara tersebut, untuk menunjukkan dukungan mereka pada pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara, yang sedang berusaha meloloskan referendum bulan depan untuk memperluas kekuasaan Erdogan.

Tidak lama setelah tengah malam, polisi mulai memaksa demonstran menjauhi daerah dekat konsulat itu. Polisi anti-huru-hara, dengan jalan kaki dan menunggang kuda, menggunakan paksaan untuk memukul mundur massa, kata laporan kantor berita Perancis.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, dilarang mendarat di Belanda karena tentangan yang meningkat terhadap kampanye referendum Turki di seluruh Uni Eropa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam tindakan Belanda tersebut dan mengecam Belanda, mitra Turki dalam persekutuan NATO, sebagai sisa Nazi.

Setelah penolakan oleh Belanda, Cavusoglu mengatakan Turki akan mengambil semua langkah yang diperlukan terhadap Belanda. Sebelumnya, ia mengancam sanksi ekonomi dan politik yang keras. [gp]

Recommended

XS
SM
MD
LG