JAKARTA —
Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjamin seluruh jajarannya akan bersikap netral saat pelaksanaan Pemilihan Umum 2014. Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat membuka Rapim Pimpinan TNI tahun 2014 di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur Rabu (8/1) mengatakan pihaknya telah berkeliling dan mensosialisasikan TNI tidak ikut dalam politik praktis.
"Niat baik TNI yang muncul adalah bagaimana TNI memiliki kontribusi yang sangat-sangat positif di dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Karena itu yang menjadi keinginan dan tekad kami, maka proses politik 2014 harus kita kawal dengan sebaik-baiknya. Seperti apa wujudnya? Demokrasi akan rusak dan cacat di Indonesia jika TNI bermain-main di arena politik," jelas Jenderal Moeldoko.
Moeldoko, menambahkan netralitas adalah hal utama yang harus dijaga oleh prajurit TNI. Jika netralitas tidak terjaga lanjutnya, hal itu dapat membuat prajurit TNI melakukan tindakan-tindakan yang membantu partai politik tertentu, baik sengaja maupun tidak. Moeldoko menegaskan, akan memberikan sanksi tegas kepada prajuritnya jika bermain dalam politik praktis.
Pengamat militer Wawan Purwanto kepada VOA mengatakan penegasan dari Panglima TNI ini lebih pada jawaban dari pendapat beberapa kalangan yang menuding TNI tidak netral dalam proses politik Pemilu 2014. "Penegasan ini hanya mengingatkan kembali bahwa memang begitu adanya. Sebab kan tentu ada pihak-pihak yang curiga barangkali bisa ditarik-tarik. Bukan hanya TNI, intelijen juga sempat disuarakan bahwa kemungkinan ketidaknetralan," kata Wawan Purwanto.
Wawan menilai hingga saat ini TNI sudah membuktikan sikap netralnya dalam politik praktis, khususnya menyangkut proses pemilu 2014. "DPR pada saat fit and proper test Moeldoko juga sempat kencang menyuarakan ini. Jadi penegasan aja dari Panglima bahwa kecurigaan seperti itu tidak usah dilanjutkan dan tinggal sama-sama mengawasi netral betul atau tidak begitu," tambahnya.
Sementara itu Peneliti Politik pada "The Habibie Center" Bawono Kumoro melihat penegasan Panglima TNI Jenderal Moeldoko ini diarahkan kepada para purnawiraan TNI yang mencoba maju sebagai calon Presiden 2014. "Melalui pesan politik itu ada yang dia ingin kirimkan. Pesan politik itu tidak lain diarahkan kepada sejumlah purnawirawan Jenderal yang memiliki peluang dan potensi untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang," kata Bawono.
"Paling tidak ada empat purnawirawan Jenderal, Prabowo Subianto, Wiranto, Endriartono Sutarto dan Pramono Edi Wibowo yang merupakan ipar dari Presiden SBY. Yang kita tau ke empat Jenderal ini bukan Jenderal sembarangan. Di akhir jabatannya, mereka pernah menduduki sejumlah posisi strategis. Moeldoko sebenarnya berpesan kepada ke-4 purnawirawan Jenderal ini agar tidak memanfaatkan institusi bekas tempat mereka mengabdi dahulu," jelas Bawono Kumoro.
Seperti diketahui Prabowo Subianto di akhir jabatannya pada 1999 adalah selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Sementara Wiranto pada 1999 selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima ABRI. Endriartono Sutarto pada 2004 menjabat selaku Panglima TNI. Dan Pramono Edhie Wibowo terakhir pada 2013 menjabat selaku Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Bawono Kumoro menambahkan, untuk menghindari kemungkinan adanya prajurit TNI yang bermain dalam politik praktis, ada baiknya TNI mulai serius memikirkan kesejahteraan prajurit TNI. Hal ini menurutnya perlu dilakukan, agar para prajurit itu tidak mudah diiming-imingi materi dalam bentuk apapun dan dari siapapun.
"Niat baik TNI yang muncul adalah bagaimana TNI memiliki kontribusi yang sangat-sangat positif di dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Karena itu yang menjadi keinginan dan tekad kami, maka proses politik 2014 harus kita kawal dengan sebaik-baiknya. Seperti apa wujudnya? Demokrasi akan rusak dan cacat di Indonesia jika TNI bermain-main di arena politik," jelas Jenderal Moeldoko.
Moeldoko, menambahkan netralitas adalah hal utama yang harus dijaga oleh prajurit TNI. Jika netralitas tidak terjaga lanjutnya, hal itu dapat membuat prajurit TNI melakukan tindakan-tindakan yang membantu partai politik tertentu, baik sengaja maupun tidak. Moeldoko menegaskan, akan memberikan sanksi tegas kepada prajuritnya jika bermain dalam politik praktis.
Pengamat militer Wawan Purwanto kepada VOA mengatakan penegasan dari Panglima TNI ini lebih pada jawaban dari pendapat beberapa kalangan yang menuding TNI tidak netral dalam proses politik Pemilu 2014. "Penegasan ini hanya mengingatkan kembali bahwa memang begitu adanya. Sebab kan tentu ada pihak-pihak yang curiga barangkali bisa ditarik-tarik. Bukan hanya TNI, intelijen juga sempat disuarakan bahwa kemungkinan ketidaknetralan," kata Wawan Purwanto.
Wawan menilai hingga saat ini TNI sudah membuktikan sikap netralnya dalam politik praktis, khususnya menyangkut proses pemilu 2014. "DPR pada saat fit and proper test Moeldoko juga sempat kencang menyuarakan ini. Jadi penegasan aja dari Panglima bahwa kecurigaan seperti itu tidak usah dilanjutkan dan tinggal sama-sama mengawasi netral betul atau tidak begitu," tambahnya.
Sementara itu Peneliti Politik pada "The Habibie Center" Bawono Kumoro melihat penegasan Panglima TNI Jenderal Moeldoko ini diarahkan kepada para purnawiraan TNI yang mencoba maju sebagai calon Presiden 2014. "Melalui pesan politik itu ada yang dia ingin kirimkan. Pesan politik itu tidak lain diarahkan kepada sejumlah purnawirawan Jenderal yang memiliki peluang dan potensi untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang," kata Bawono.
"Paling tidak ada empat purnawirawan Jenderal, Prabowo Subianto, Wiranto, Endriartono Sutarto dan Pramono Edi Wibowo yang merupakan ipar dari Presiden SBY. Yang kita tau ke empat Jenderal ini bukan Jenderal sembarangan. Di akhir jabatannya, mereka pernah menduduki sejumlah posisi strategis. Moeldoko sebenarnya berpesan kepada ke-4 purnawirawan Jenderal ini agar tidak memanfaatkan institusi bekas tempat mereka mengabdi dahulu," jelas Bawono Kumoro.
Seperti diketahui Prabowo Subianto di akhir jabatannya pada 1999 adalah selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Sementara Wiranto pada 1999 selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima ABRI. Endriartono Sutarto pada 2004 menjabat selaku Panglima TNI. Dan Pramono Edhie Wibowo terakhir pada 2013 menjabat selaku Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Bawono Kumoro menambahkan, untuk menghindari kemungkinan adanya prajurit TNI yang bermain dalam politik praktis, ada baiknya TNI mulai serius memikirkan kesejahteraan prajurit TNI. Hal ini menurutnya perlu dilakukan, agar para prajurit itu tidak mudah diiming-imingi materi dalam bentuk apapun dan dari siapapun.
