Tautan-tautan Akses

AS

Tenggat Waktu Kasus 'Video Perundingan Nuklir Iran' Berakhir


Mantan juru bicara Deplu AS, Jen Psaki (foto: dok).

Mantan juru bicara Deplu AS, Jen Psaki (foto: dok).

Tenggat waktu bagi Deplu AS berakhir Rabu (8/6) dalam kasus yang mengungkit pertanyaan tentang transparansi pemerintah AS dalam perundingan nuklir dengan Iran.

Departemen Luar Negeri AS menghadapi tenggat waktu hari Rabu (8/6), dalam kasus yang mengungkit pertanyaan tentang transparansi pemerintahan Obama dalam perundingan nuklir dengan Iran.

Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintah telah memberi waktu departemen itu sampai pukul lima sore waktu Washington DC, guna mengidentifikasi individu yang meminta agar sebagian dari video tentang penjelasan umum tahun 2013 itu dihapus.

Komisi itu juga mencari dokumen-dokumen yang menunjukkan siapa yang menerima permintaan serta informasi, jika ada, tentang permintaan lainnya untuk menghapus bagian-bagian dari briefing pers harian.

Yang dipermasalahkan adalah briefing tanggal 2 Desember 2013 yang diadakan oleh juru bicara pada waktu itu, Jen Psaki.

Ditanya tentang bantahan Departemen Luar Negeri pada awal tahun tentang adanya perundingan rahasia antara AS dan Iran, Psaki mengatakan, "Ada saat-saat ketika diplomasi memerlukan privasi untuk kemajuan."

Pernyataan itu dihapus dari briefing video yang disiarkan, tetapi masih ada dalam transkrip resmi departemen itu.

Anggota Kongres Partai Republik, John Chaffetz, ketua komite pengawas, menuduh pemerintahan Presiden Barack Obama mencoba untuk "menutupi" rincian pembicaraan nuklir Iran dari publik.

Anggota parlemen juga menghimbau Menteri Luar Negeri, John Kerry untuk bersaksi tentang kejadian itu dan menyerukan diadakannya penyelidikan oleh Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri.

Hari Selasa (7/6), juru bicara Departemen Luar Negeri, Mark Toner mengatakan, akan memenuhi tenggat waktunya hari Rabu.

"Mereka meminta banyak informasi,” kata Toner. "Kami akan memberikan apa yang kami bisa."

Pekan lalu, Kerry menyebut penyuntingan rekaman keterangan pers itu "bodoh" dan "tidak pantas." Namun, para pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan, belum jelas siapa yang membuat permintaan mengedit itu.

Sebagian anggota parlemen AS tetap skeptis terhadap kesepakatan nuklir dengan Iran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Bersama yang Komprehensif.

Mereka menyuarakan keprihatinan bahwa pemerintahan Obama memberikan informasi menyesatkan mengenai rencana itu dan bahwa kesepakatan tadi bisa menggoyahkan Amerika dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah. [ps/ii]

XS
SM
MD
LG