Tautan-tautan Akses

Postur RAPBN 2014: Presiden Yudhoyono tidak Ingin Bebani Presiden Mendatang

  • Iris Gera

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraaan pada 16/8/2011. Dalam pidato tahun ini ia mengatakan bahwa pemerintah berupaya menekan defisit anggaran dalam RAPBN 2014.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraaan pada 16/8/2011. Dalam pidato tahun ini ia mengatakan bahwa pemerintah berupaya menekan defisit anggaran dalam RAPBN 2014.

Presiden Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR di Jakarta Jumat tentang RAPBN 2014 mengatakan pemerintah berupaya menekan defisit anggaran.

Presiden juga berharap RAPBN 2014 dapat segera dibahas pemerintah dan DPR agar cepat disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2014 sehingga proses pembangunan ekonomi 2014 tidak terhambat dan tidak membebani pemerintahan mendatang.

Dalam RAPBN 2014 pemerintah menetapkan asumsi makro, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, inflasi 4,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 9.750 per dollar Amerika, harga minyak mentah Indonesia 106 dollar Amerika per barrel, dan produksi minyak mentah mencapai 870 ribu barrel per hari.

Pendapatan negara dalam RAPBN 2014 sebesar Rp 1.662,5 trilyun dan belanja negara sebesar Rp 1.816,7 trilyun sehingga mengalami defisit sebesar Rp 154,2 trilyun atau 1,49 persen terhadap PDB. Angka tersebut turun dibanding APBN tahun lalu yang mencapai defisit 2,38 persen terhadap PDB.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya pencapaian angka-angka tersebut ditegaskan Presiden Yudhoyono untuk tidak membebani presiden terpilih mendatang.

“Sebagai kepala pemerintahan yang Insya Allah akan mengakhiri tugas akhir Oktober tahun depan saya tidak ingin memberikan beban kepada presiden pengganti saya beserta pemerintahan yang dipimpinnya,” kata Presiden Yudhoyono.

Presiden Yudhoyono mengingatkan perlu berbagai inovasi agar perekonomian Indonesia tetap sehat.

“Gejolak perekonomian global dan harga-harga komoditas mengingatkan kita tentang perlunya mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi kita. Indonesia sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber daya alam dan buruh tidak terampil, sejarah menunjukkan bahwa ada sejumlah negara yang masuk kedalam pendapatan menengah tetapi gagal menjadi negara industri karena terus bergantung kepada sumber daya alam, atau buruh tidak terampil, negara-negara tersebut masuk kedalam perangkap jebakan pendapatan menengah, kita tidak boleh terperangkap, karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah antisipasi untuk mendorong inovasi serta pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya manusia,” kata Presiden Yudhoyono.

Dalam jumpa pers usai pidato kenegaraan, Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan pemerintah akan berupaya melakukan berbagai langkah agar tahun depan lapangan kerja terus tercipta. Bahkan menurut Menteri Chatib Basri, pemerintah berjanji akan memberikan insentif terhadap industri yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja tahun depan.

“Apa itu antisipatif? Karena ada gejala perlambatan pertumbuhan ekonomi di dalam perekonomian global, maka dia harus bisa mampu mendorong pertumbuhan, RAPBN ini harus memberikan stimulus melalui penciptaaan lapangan kerja termasuk program infrastruktur, di dalam mendorong pertumbuhan dia juga harus menjaga daya beli karena lebih dari 55 persen porsi dari PDB kita itu adalah konsumsi rumah tangga, intinya adalah memberikan fiscal incentive untuk mencegah pemutusan hubungan kerja,” papar Menteri Chatib Basri.

Menanggapi postur RAPBN 2014, kepada VOA, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam berpendapat, RAPBN 2014 tidak berbeda dengan RAPBN-RAPBN sebelumnya karena tidak melibatkan publik. Ia juga mengingatkan RAPBN 2014 rentan disalahgunakan untuk kegiatan politik sehingga butuh pengawasan ketat dari seluruh kalangan.

“Anggaran 2013 kemudian 2014 secara political process masih belum terlihat bahwa publik bisa berpartisipasi di dalam proses pembahasan RAPBN sebelum dilakukan pidato kenegaraan, kemudiaan pada konteks political alokasi juga tidak terjadi perubahan karena belanja modal belum secara optimal diarahkan untuk akses pelayanan publik, akses pendidikan dan kesehatan yang menjadi persoalan serius, pada konteks political accountability terlihat juga bahwa alokasi-alokasi disemua kementerian belum bisa dipertanggungjawabkan secara maksimal, apalagi ini tahun politik maka harus dipastikan bahwa alokasi anggaran semua kementerian tidak kemudian diarahkan untuk kepentingan pemilu semata,” kata Arif Nur Alam
XS
SM
MD
LG