Kelompok-kelompok aktivis menyatakan mereka prihatin dengan laporan tahunan Deplu AS "Trafficking in Persons Report" (TIP) itu, karena daftar peringkat sejumlah negara dipengaruhi oleh masalah politik.
Sebagian besar perhatian difokuskan pada peningkatan peringkat Thailand dari Kelompok 3 menjadi Kelompok 2 dalam Daftar Pengawasan di laporan mengenai perdagangan manusia Deplu AS tersebut.
Thailand menjadi pusat sorotan di kawasan yang biasanya banyak didapati sindikat perdagangan manusia yang dibantu oleh pejabat korup. Dalam beberapa tahun belakangan, investigasi menemukan pekerja-pekerja yang diperdagangkan dan dijadikan budak di industri makanan laut bernilai miliaran dolar di negara itu.
Tetapi Duta Besar Amerika untuk Thailand, Glyn Davies, mengatakan, peringkat negara itu mencerminkan upaya-upayanya untuk memperbaiki diri. “Thailand telah membuat sejumlah kemajuan besar sepanjang tahun lalu yang harus kita sambut,” ujarnya.
Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (30/6), Kedutaan Besar Amerika menyatakan bahwa pada tahun 2015, pemerintah Thailand melaporkan investigasi yang ditingkatkan terhadap kasus-kasus perdagangan seks dan kasus-kasus dugaan kerja paksa di industri perikanan serta dihukumnya ratusan pelaku perdagangan itu.
Meskipun ada perbaikan itu, kedutaan juga menyatakan para pejabat yang terlibat, pengusaha dan calo yang terlibat dalam perdagangan itu terus beroperasi dan relatif bebas hukuman.
Namun sebagian aktivis tidak sependapat bahwa upaya-upaya Thailand pantas membuatnya naik peringkat.
Kristen Abrams, direktur Alliance to End Slavery & Trafficking (ATEST), mengatakan kondisi di Thailand semakin buruk bagi para pekerja migran. Di sana masih terus terjadi penganiayaan mengerikan terhadap buruh, terutama di industri makanan laut. Ia meyakini bahwa Thailand seharusnya tetap berada di Kelompok 3.
Laporan TIP memeringkat negara-negara dalam sistem tiga kelompok. Kelompok 1 mencakup negara-negara yang pemerintahnya sepenuhnya mematuhi standar minimum. Kelompok 2 adalah negara-negara yang tidak mematuhi secara penuh standar minimum itu, tetapi melakukan upaya-upaya signifikan untuk mematuhinya.
Peringkat terendah adalah Kelompok 3, yang mencakup negara-negara yang pemerintahnya sama sekali tidak mematuhi standar minimum dan tidak melakukan upaya-upaya signifikan untuk mematuhinya. Peringkat Kelompok 3 bukan hanya merupakan aib internasional tetapi juga dapat memicu sanksi-sanksi yang membatasi akses untuk mendapat bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.
Malaysia, salah satu negara tujuan bagi banyak di antara mereka yang diperdagangkan, juga bagi warga Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar, naik peringkat dari Kelompok 3 menjadi Kelompok 2 dalam Daftar di Laporan TIP 2015.
Abrams menyatakan Malaysia jelas harus diturunkan ke Kelompok 3, seraya menuduh peningkatan tahun lalu terkait perundingan mengenai perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik pimpinan Amerika. [uh/ab]
