Tautan-tautan Akses

Pilpres Taiwan Pertemukan 2 Kandidat Perempuan


Didukung oleh anggota Partai Nasionalis, Hung Hsiu-chu, mantan guru sekaligus wakil ketua parlemen swat ini, ketika diajukan sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden bulan Januari mendatang, 19 Juli 2015, di Taipei, Taiwan.

Didukung oleh anggota Partai Nasionalis, Hung Hsiu-chu, mantan guru sekaligus wakil ketua parlemen swat ini, ketika diajukan sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden bulan Januari mendatang, 19 Juli 2015, di Taipei, Taiwan.

Untuk pertama kalinya, dua partai politik terbesar Taiwan masing-masing mencalonkan perempuan untuk pemilu presiden tahun depan.

Partai Nasionalis yang berkuasa hari Minggu (19/7) mencalonkan Hung Hsiu-chu, seorang guru sekaligus wakil ketua parlemen saat ini.

Hung, yang mendukung hubungan erat dengan China, akan melawan Tsai Ing-wen, yang diajukan partai oposisi DPP. Pemimpin DPP itu, yang berpendapat sebaliknya terkait China, telah memimpin dalam sejumlah survei menjelang pemilu Januari mendatang.

Taiwan belum pernah memiliki dua calon presiden perempuan sekaligus, apalagi presiden perempuan.

Para analis mengatakan perkembangan baru ini mengisyaratkan masyarakat Taiwan kian terbuka terhadap kepemimpinan perempuan. Perempuan saat ini memimpin 10 departemen pemerintah dan sejumlah perusahaan terkemuka di Taiwan. Sepertiga anggota parlemen Taiwan sekarang adalah perempuan, dibandingkan dengan 13 persen di Jepang dan 16 persen di Korea Selatan, kata analis Sean King.

Hubungan Taiwan dengan China, yang masih renggang tetapi mulai membaik sejak tahun 2008, telah menjadi isu besar dalam kampanye kali ini.

China sejak tahun 1940-an telah mengklaim kedaulatan atas Taiwan, yang saat ini memiliki otonomi. Setelah terpilih tahun 2008, Presiden Ma Ying-jeou memulai dialog dengan China dan menandatangani sejumlah kesepakatan ekonomi. Kedua pihak juga sepakat bahwa Taiwan adalah bagian dari China meskipun dengan dua interpretasi yang berbeda.

Kalangan analis mengatakan ketegangan antara kedua pihak bisa mencuat kembali jika tidak ada kerangka bagi dialog dan bagi kesepakatan-kesepakatan baru di masa depan.

XS
SM
MD
LG