Pertemuan Korsel-Jepang Buka Harapan Baru Hubungan Kedua Negara

SEOUL —  Tidak terlalu diharapkan bahwa kunjungan utusan khusus Jepang Fukushiro Nukaga akan langsung menghasilkan terobosan. Tetapi waktu pertemuan itu sendiri dengan presiden terpilih Korea Selatan, Park Geun-hye, dianggap signifikan.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mulai menjabat tanggal 26 Desember, sementara pelantikan Presiden Park dijadwalkan 25 Februari.

Utusan khusus Nukaga, seorang diplomat Jepang dan mantan menteri keuangan, memberi sebuah surat dari PM Abe kepada Park. Park menyebut kunjungan Nukaga terjadi pada waktu yang tepat, mengingat transisi kepemimpinan sejak bulan lalu baik di Tokyo maupun di Seoul.

Presiden terpilih itu mengatakan ia berharap kedua negara “dapat melakukan usaha bersama untuk membangun kepercayaan berdasarkan sentimen rakyat” dan memperkuat hubungan dua arah dalam berbagai bidang.

Sekelompok anggota parlemen Korea Selatan akan mengunjungi Tokyo minggu depan. Diharapkan interaksi antara para politisi kedua negara akan berujung pada pertemuan tingkat tinggi tahun ini antara Presiden Park dan Perdana Menteri Abe.

Hubungan antara kedua negara tetangga Asia itu memburuk tahun lalu. Presiden Korea Selatan saat ini, Lee Myung-bak, memicu kemarahan Jepang karena untuk pertama kalinya mengunjungi Dokdo. Pulau kecil tak berpenduduk itu, yang dikenal dengan Takeshima di Jepang, telah dikontrol Korea Selatan sejak pertengahan 1980an tetapi juga diklaim oleh Jepang.

Korea Selatan marah karena menganggap rakyat dan pemerintah Jepang tidak menunjukkan cukup penyesalan mengenai pendudukan Jepang di semenanjung Korea pada awal abad ke-20.

Salah satu isu sensitif yang menjadi kekhawatiran adalah perempuan-perempuan Korea yang dipaksa melacur bagi tentara Jepang semasa Perang Dunia II.

Utusan khusus Jepang itu, yang tiba hari Jumat di bandara internasional Gimpo, disambut hiruk pikuk sekelompok aktivis anti-Jepang.

Salah satu aktivis, yang diidentifikasi bernama Lim Chang-geun berusia 57 tahun, membawa pisau kecil dan menikam perutnya. Aktivis lain, Oh Cheon-do, menyebut kunjungan Nukaga ke Korea Selatan tidak bermakna dan terlalu dini.

Oh mengatakan Jepang sebaiknya mengirim utusan khusus jika sudah meminta maaf secara memadai ke Korea dan masyarakat internasional atas berbagai kelakuan buruknya di masa lalu.

Jepang dan Korea Selatan sepakat tahun 1965 untuk mengakhiri berbagai tuntutan ganti rugi terkait masa penjajahan. Korea Selatan mengecam sebuah dana non pemerintah, yang dibentuk tahun 1995, bagi orang yang dipaksa melacur semasa perang. Korea Selatan mengatakan dana itu tidak cukup dan ganti rugi seharusnya datang dari pemerintah Jepang.

Banyak orang Korea juga menganggap permintaan maaf dari jurubicara pemerintah Jepang tahun 1993 tidak memadai.