Tautan-tautan Akses

Pemogokan yang Digerakkan Oposisi Lumpuhkan Bangladesh


Pasukan keamanan Bangladesh menghalangi para aktivis oposisi dalam unjuk rasa dan pemogokan di ibukota Dhaka (6/7).

Pasukan keamanan Bangladesh menghalangi para aktivis oposisi dalam unjuk rasa dan pemogokan di ibukota Dhaka (6/7).

Sebagian besar sekolah dan bisnis tutup di seluruh Bangladesh, sementara operasi di pelabuhan utama Chittagong dihentikan.

Aksi mogok anti-pemerintah melumpuhkan sebagian besar Bangladesh hari Rabu, selagi para anggota kelompok oposisi memprotes amandemen konstitusi yang menurut mereka akan memberi peluang bagi partai berkuasa untuk terus menggenggam kekuasaan.

Banyak sekolah dan bisnis ditutup di seluruh Bangladesh dan operasi di pelabuhan utama Bangladesh di Chittagong dihentikan.

Sedikitnya 20 orang terluka hari Rabu ketika aparat keamanan dan pengunjukrasa bentrok di beberapa bagian negara itu. Seorang pemimpin senior kelompok oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh BNP – Zainal Abdin Farooque, dirawat di rumah sakit akibat luka di kepala, di ibukota Dhaka. Sejumlah anggota BNP juga ditangkap dalam bentrokan itu.

Menteri Dalam Negeri Sahara Khatun telah memperingatkan pemerintah akan melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban.

BNP dan sekutunya – termasuk kelompok Islam Jamaat-e-Islami – memulai pemogokan dua hari Rabu ini, guna memprotes persetujuan parlemen atas amandemen konstitusi bulan lalu. Amandemen yang menghapus sistem penyelenggaraan pemilu nasional di bawah pemerintahan sementara yang tidak memihak.

Para anggota parlemen dari partai Liga Awami pimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang berkuasa, meloloskan amandemen pemungutan suara 30 Juni yang diboikot BNP.

Para anggota BNP menuduh Perdana Menteri Hasina membuat amandemen itu untuk mempertahankan kekuasaan partainya di tengah kecurangan, daripada membiarkan teknokrat-teknokrat non-partisan mengikuti pemilu Bangladesh berikutnya.

Mahkamah Agung Bangladesh telah membatalkan sistem pengangkatan pemerintahan sementara selama 90 hari untuk mengawasi pemilu, sebagai hal yang tidak sesuai konstitusi.

XS
SM
MD
LG