Tautan-tautan Akses

Pemimpin Pemberontak Sudan Selatan Upayakan Dukungan Mesir


Pemimpin pemberontak Sudan Selatan Riek Machar (Foto: dok).

Pemimpin pemberontak Sudan Selatan Riek Machar (Foto: dok).

Pemimpin pemberontak Sudan selatan, Riek Machar, berkunjung ke Mesir Rabu (3/2) setelah diundang oleh pemimpin Mesir Abel Fatah el-Sisi.

Pemimpin pemberontak Sudan Selatan Riek Machar mengunjungi Mesir, Rabu (3/2), untuk mendesak pemimpin negara itu, Abdel Fattah el-Sissi, agar mendukung pemberlakuan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Agustus lalu untuk mengakhir konflik di Sudan Selatan.

Ezekil Lol Gatkuoth, pejabat urusan luar negeri kelompok oposisi Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan mengatakan, pembicaraan dipusatkan pada perolehan dukungan dari Mesir untuk penerapan persetujuan yang dicapai Agustus guna mengakhiri konflik Sudan selatan.

Pekan lalu, para pemimpin di KTT Uni Afrika di ibukota Ethopia, Adddis Ababa, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap para pemberontak dan pemerintah Sudan Selatan karena kurangnya kemajuan yang dicapai dalam usaha memberlakukan kesepakatan itu, khususnya pembentukan pemerintah persatuan nasional.

Kesepakatan perdamaian itu mengalami kebuntuan karena penolakan oposisi terhadap keputusan Presiden Salva Kiir untuk membentuk 28 negara bagian. Kiir mengatakan, salah satu tujuan pembentukan negara-negara bagian baru itu untuk mendesentralisasi kekuasaan dan menempatkan sumber daya alam lebih dekat ke rakyat pedesaan sementara pada waktu bersamaan merampingkan pemerintah nasional.

Para pemimpin pemberontak mengatakan, pemecahan Sudan Selatan ke dalam 28 negara bagian akan mengakibatkan lebih banyak kerusuhan masyarakat karena akan mengambil alih lahan dari sebuah kelompok suku dan memberikannya ke kelompok yang lain.

Gatkuoth mengatakan, Mesir memiliki hubungan sejarah dengan Sudan Selatan, dan Machar akan mendesak Jenderal Sisi untuk menggunakan hubungan ini untuk membantu proses perdamaian.

Komisi Bersama Pengawasan dan Evaluasi, yang ditugaskan mengawasi implementasi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Agustus lalu, telah mendesak kedua pihak untuk membentuk pemerintah persatuan nasional transisi tanpa menunda lebih lanjut. Januari merupakan tenggat waktu pembentukan pemerintah transisi itu. [ab]

XS
SM
MD
LG