Tautan-tautan Akses

Pemerintah Antisipasi Kebijakan Ekonomi AS Tahun Depan


Seorang pialang setelah pembukaan pasar di Bursa Efek New York (NYSE).

Seorang pialang setelah pembukaan pasar di Bursa Efek New York (NYSE).

Pemerintah Indonesia sudah memperhitungkan kondisi perekonomian global dalam RAPBN 2015. Termasuk diantaranya faktor kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, BI mendukung nilai tukar rupiah yang diasumsikan dalam RAPBN 2015 sebagai antisipasi dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang kemungkinan akan dikeluarkan tahun depan.
,
Pemulihan ekonomi Amerika Serikat memberikan sinyal Bank Sentral Amerika Serikat akan terus menaikkan tingkat suku bunganya tahun depan.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Jakarta, kebijakan tersebut membuat arus dana asing yang berasal dari negara-negara emerging market mengalir ke Amerika Serikat sehingga rupiah diperkirakan mengalami tekanan.

Namun Agus Martowardojo menilai asumsi nilai tukar rupiah yang dicantumkan pemerintah dalam RAPBN 2015 sebesar Rp 11. 900 per dolar Amerika merupakan langkah tepat karena sudah memperhitungkan dampak dari kebijakan Amerika yang kemungkinan mulai dapat dirasakan pada paruh pertama 2015.

"Itu sudah memperhitungkan dinamika global maupun domestik," ujarnya. "Namun kalau seandainya kita tidak mempunyai fundamental ekonomi yang kuat tentu akan ada tekanan yang lebih besar, dan tekanan yang lebih besar itu akan membuat dampak kepada nilai rupiah”


Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan seluruh asumsi makro ekonomi 2015 yang disusun pemerintahan saat ini dalam RAPBN sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang terjadi tahun depan terutama kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diterapkan Amerika Serikat.

Namun ditambahkan Menteri Chatib Basri, pemerintahan mendatang akan lebih mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap perekonomian Indonesia dibanding pemerintahan saat ini. Menteri Chatib Basri berharap pemerintahan mendatang mampu mengelola anggaran dengan baik.

“RAPBN 2015 harus diubah oleh pemerintah baru. Nanti ada visi misi presiden terpilih. Sisi misi presiden terpilih harus dicantumkan, tercermin dalam APBN," paparnya. "Sedangkan yang dibahas sekarang adalah RAPBN sehingga RAPBN yang ada hanya bisa baseline, tidak boleh merubah APBN 2015 di tahun 2014”

Hal senada juga disampaikan staf khusus Presiden Yudhoyono bidang ekonomi, Firmanzah. Ia berharap APBN Perubahan atau APBNP 2015 dapat dibahas mulai Januari 2015 sesuai ketentuan yang berlaku.

“Presiden baru dan kabinet baru nanti setelah diambil sumpah pada tanggal 20 Oktober bisa menyusun secepatnya APBN Perubahan 2015," kata Firmanzah.

Sementara menurut Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristianto, Jokowi-JK akan bertemu Presiden Yudhoyono membicarakan berbagai hal terutama masalah anggaran negara.

“Untuk itulah dalam waktu dekat ini segera dilakukan suatu langkah-langkah koordinasi. Tentu saja Jokowi dan Jusuf Kalla akan secara langsung memimpin proses transisi ini memimpin dengan berkoordinasi dengan Presiden SBY,” katanya.

XS
SM
MD
LG