Pemerintah akan menerapkan bea masuk nol persen untuk 30 komoditas bahan pangan impor. Meski pemerintah optimis langkah tersebut mampu menekan kenaikan harga pangan yang terus melonjak akhir-akhir in. Selain untuk stabilitas harga, langkah ini juga untuk menjaga stok pangan di pasaran sehingga tidak meresahkan masyarakat yang khawatir akan terjadinya krisis pangan.
Hal itu ditegaskan Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis.
“Semua berkaitan dengan pangan lah, intinya itu tetap memberikan perlindungan terhadap masyarakat kita tapi juga memperhatikan betul industri-industri dalam negeri kita, jadi hal-hal yang berkaitan dengan itu.”
Namun, menurut Ketua bidang Perdagangan Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ismet Hasan Putro, hal itu sangat merugikan petani dalam negeri. Ismet Hasan Putro menilai, keputusan pemerintah itu sangat melukai hati petani dalam negeri karena komoditas pangan impor akan semakin menguasai pasar lokal.
Ismet mengatakan, “Pemerintah jangan memberikan bebas bea itu karena kerugiannya luar biasa, ini kan pengkhianatan terhadap petani kalau begitu, pemerintah mensubsidi petani di luar negeri, di Amerika pun ada proteksi, di Jerman pun ada proteksi, di Perancis-pun petaninya diproteksi oleh pemerintah, di Jepang pun ada proteksi, kenapa negara ini kok katanya negara sangat berpihak kepada bangsanya sendiri malah mengabaikan proteksi itu”
Ismet Hasan Putro menambahkan, ia tidak percaya terhadap pernyataan yang sering diungkapkan pemerintah bahwa impor dilakukan karena petani dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“kalau pemerintah ini jujur menjelaskan kepada pihak-pihak tertentu berapa sebenarnya stok pangan yang ada berapa, berapa yang didapatkan dari para petani berapa jumlahnya, itu cukup atau tidak, kalau kurang itu berapa kurangnya,” demikian ujar Ismet.
Ismet Hasan Putro menegaskan, keputusan impor yang dilakukan pemerintah ditambah lagi dengan fasilitas bea masuk nol persen menujukkan pemeritah tidak pernah berpikir jangka panjang soal pangan.
Menurutnya, “Ini fakta bahwa pemerintah tidak punya blue print yang jelas terkait dengan stok pangan nasional. Mestinya ini sudah diantisipasi .”
Dari 30 komoditas pangan impor yang rencananya akan diberi fasilitas bea masuk nol persen antara lain termasuk beras, gandum, terigu dan gula.
