Tautan-tautan Akses

PBB: Persetujuan Pemerintah Persatuan Tercapai di Libya


Utusan PBB untuk Libya, Bernardino Leon, berbicara kepada wartawan di Skhirat, Maroko (8/10). (AP/Abdeljalil Bounhar)

Utusan PBB untuk Libya, Bernardino Leon, berbicara kepada wartawan di Skhirat, Maroko (8/10). (AP/Abdeljalil Bounhar)

Libya telah terpecah antara pemerintah Islamis yang merebut Tripoli dan membentuk pemerintahannya sendiri, dan pemerintah yang diakui internasional yang melarikan diri ke timur.

Utusan PBB untuk Libya, Bernardino Leon, telah mengumumkan persetujuan mengenai pemerintah persatuan baru untuk negara yang terpecah itu, yang kemungkinan akan mengakhiri kekacauan selama empat tahun terakhir dan kekisruhan politik.

“Sudah terlalu banyak warga Libya kehilangan nyawa mereka dan sangat banyak ibu menderita,” kata Leon hari Jumat (9/10) di Maroko. “Sekarang, hampir 2,4 juta warga Libya membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kami yakin pemerintah persatuan ini dapat berhasil. Rakyat Libya harus memanfaatkan kesempatan bersejarah ini untuk menyelamatkan Libya.”

Seorang anggota parlemen yang berbasis di Tripoli, Fayez Sarraj, diangkat menjadi perdana menteri dan ia akan mempunyai tiga orang wakil. Sejumlah enam menteri akan menjadi anggota dewan kepresidenan.

Dua parlemen yang bersaing di Tripoli dan di timur harus menyetujui pemerintah persatuan.

Libya telah terpecah antara pemerintah Islamis yang merebut Tripoli dan membentuk pemerintahannya sendiri, dan pemerintah yang diakui internasional yang melarikan diri ke timur.

Kekacauan telah menimbulkan kekerasan, terorisme, dan perindustrian minyak yang bangkrut.

Amerika Serikat dan negara-negara kuat dunia lain telah mendesak Libya agar dengan cepat menyepakati pemerintah persatuan sebelum kelompok militan Negara Islam (ISIS) dan kelompok teror lain dapat memanfaatkan sepenuhnya keadaan. [gp]

XS
SM
MD
LG