Tautan-tautan Akses

HRW: Nigeria Harus Jamin Pasukan Keamanan Tak Perburuk Keadaan

  • Scott Stearns

Seorang tentara Nigeria melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan di kota Kaduna (21/4).

Seorang tentara Nigeria melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan di kota Kaduna (21/4).

Lembaga Human Rights Watch menghendaki pemimpin Nigeria menjamin bahwa pasukan keamanan bertindak secara bertanggung jawab dalam menghentikan kerusuhan pasca pemilu.

Pendukung mantan penguasa militer Nigeria telah bentrok dengan polisi anti huru hara dalam sebuah protes terhadap Presiden Goodluck Jonathan.

Presiden Jonathan menambah pasukan keamanan ke wilayah Nigeria utara dimana pendukung capres yang kalah Muhamadu Buhari dari kelompok muslim menyerang gereja, rumah-rumah dan kantor polisi, menyulut serangan balasan dari kalangan Kristen.

Jonathan mengatakan, “Sangat disayangkan, sebagian elemen masyarakat salah kaprah dan tidak menyambut semangat keberhasilan demokrasi kita. Mereka membentuk kelompok penjahat dan terjebak bersama kekuatan yang mematikan serta mesrusak di beberapa wilayah negara ini. Mereka membunuh dan melukai warga tak berdosa. Mereka membakar tempat usaha, rumah penduduk dan bahkan rumah ibadah.”

Buhari mengatakan pemilu itu dicurangi lewat komputer Komisi Pemilihan dan meminta pendukungnya tetap tenang sementara partainya mengadukan kasus ini ke pengadilan.

Presiden Jonathan mengatakan kekacauan-kekacauan ini lebih dari sekedar protes politik. Ia mengatakan mereka bertujuan untuk mengganggu pemilu negara bagian yang tersisa dan itu tak dapat diterima. Ia mengatakan,“Pengecut yang melakukan aksi-aksi kekerasan ini dan semua pihak yang berusaha mengganggu perdamaian dan stabilitas bangsa ini harus dibongkar dan diseret ke pengadilan.”

Sementara pasukan keamanan menghentikan kekerasan tersebut, Palang merah mengatakan 40.000 orang telah mengungsi. Lembaga Human Rights Watch mengatakan pemerintah Presiden Jonathan harus menjamin bahwa pasukan itu tidak memperburuk keadaan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan.

Eric Guttschuss, peneliti di Lembaga Human Rights Watch di Nigeria mengatakan, “Pasukan keamanan Nigeria memiliki riwayat melakukan pelanggaran dalam menindak bentrokan sektarian atau bertindak secara berlebihan.

Menurut Guttschuss, langkah pertama yang perlu diambil dalam komunitas yang dilanda kekacauan dan protes adalah dengan meningkatkan keamanan dan menjamin semua warga yang tinggal di tempat tersebut diberi perlindungan kemanan. Ia menambahkan bahwa perlindungan yang diberikan harus tidak memihak, guna menjamin pasukan keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan ketika menindak bentrokan yang terjadi.

Laporan media menyebutkan lebih dari 100 orang terbunuh dalam kekerasan pasca pemilu, walaupun pemerintah menolak mengeluarkan angka kematian karena khawatir itu akan memicu serangan balasan. Mahkamah Pengadilan Internasional mengatakan sedang menyelidiki apakah kekerasan yang terjadi dalam pertikaian itu berada di bawah yuridiksi lembaga itu.

Komisi Pemilu Nigeria menunda pelaksanaan pemilu di wilayah di Kaduna dan Bauchi yang mayoritas Muslim. Ketua Komisi Pemilu, Attahiru Jega berharap itu akan mendinginkan situasi lebih lanjut dan meningkatkan kemanan disana.

Pemilihan gubernur di negara bagian lain akan dilaksanakan sesuai jadwal pada hari Selasa.

XS
SM
MD
LG