Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan satu sikap dengan Presiden Joko Widodo terkait dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.
Usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12), SBY memastikan komitmennya untuk mengawal Perrpu Pilkada hingga bisa diterima DPR RI.
"Permasalahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pilkada Langsung. Kebetulan kami punya posisi yang sama. Untuk bersama-sama mengawal Perppu itu sehingga Insya Allah bisa diterima DPR RI," kata mantan Presiden Yudhoyono.
SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memastikan Pilkada secara langsung harus tetap dilakukan karena sesuai dengan kehendak dari rakyat.
"Hal itu bagi pak Jokowi dan saya sendiri adalah sesuai dengan aspirasi rakyat. Dan baik untuk keberlanjutan demokrasi kita terutama dalam pemilihan kepala daerah," jelasnya.
Sementara itu Presiden Jokowi menyambut baik dukungan politik yang diberikan SBY dalam mendukung Perppu Pilkada. Presiden meyakini dukungan politik dari SBY ini akan dipatuhi oleh partai Demokrat di DPR.
"Seperti yang tadi sudah disampaikan secara jelas terang benderang oleh pak SBY. Kira-kira seperti itu. Tapi ini kan masih ada waktu sampai Januari tentu saja ini sesuai dengan harapan rakyat agar pemilihan itu dilaksanakan secara langsung. Bentuk komitmen? Masak pakai MOU. Apa yang beliau sampaikan itu saya yakini akan nanti dilaksanakan dalam memberikan dukungan perppu pilkada langsung," kata Presiden Jokowi.
Sementara itu menyangkut soal kerjasama politik dengan partai Demokrat dan kemungkinan bergabungnya Demokrat dengan gabungan partai pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat, Presiden Jokowi memastikan ada peluang untuk itu. Namun Presiden ingin melihat dulu proses politik perppu pilkada di DPR.
"Dalam waktu dekat ini perppu nya dulu. Nanti kalau diteruskan ya bisa saja kenapa tidak. Paling tidak menjadi pintu gerbang atau pintu masuk,"lanjut Presiden Jokowi.
Sementara itu SBY menyatakan harapan adanya kerjasama politik antara partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Hebat di masa mendatang. "100 persen kesamaannya. Ya mudah-mudahan baguslah untuk kedepannya. Yang lainnya nantilah menyusul," lanjut mantan Presiden Yudhoyono.
Pertemuan Jokowi dan SBY ini bersamaan dengan pro dan kontra terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memastikan Partai Golkar menolak Perppu tersebut, sebagaimana pilihan politik dari gabungan partai pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden lalu, Koalisi Merah Putih. SBY menyebut Golkar mengingkari kesepakatan politik dengannya saat ia masih menjabat Presiden. Perppu Pilkada akan dibahas pada Januari 2015 oleh DPR.
SBY undang Presiden Jokowi ke GGGI Summit
Selain soal Perppu Pilkada, SBY yang saat ini menjabat sebagai Ketua Global Green Growth Institute (GGGI) atau organisasi internasional yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup, mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri GGGI Summit yang akan diselenggarakan pada Juli 2015 di Bali. Pertemuan berskala internasional itu akan dihadiri 23 negara.
"Mengundang dan memohon kehadiran bapak Presiden Jokowi, untuk menghadiri GGGI Summit pada Juli tahun depan. Saya berharap beliau bisa hadir untuk memberikan sambutan pada pembukaan acara," lanjut SBY.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, SBY menjabat sebagai Ketua Global Green Growth Institute (GGGI) bermarkas di Korea Selatan. Jabatan Ketua itu disandang SBY selama dua tahun kedepan.
