Mahkamah Agung Irak memerintahkan para pemimpin politik irak supaya segera membentuk pemerintahan baru yang sudah lama tertunda.
Keputusan Mahkamah Agung itu dikeluarkan hari Minggu, hampir delapan bulan setelah Irak mengadakan pemilihan umum.
Kelompok aliansi Sunni, al-Iraqiya, pimpinan bekas perdana menteri Ayad Allawi mendapat lebih banyak suara dibanding partai State of Law pimpinan perdana menteri Nouri al-Maliki, tapi tidak cukup untuk membentuk mayoritas.
Karena itu, kedua kelompok tadi sejak bulan Maret telaah berusaha mencari dukungan dari partai-partai kecil untuk membentuk pemerintahan koalisi.
Kemarin, Maliki menuduh pembocoran 400.000 dokumen rahasia militer Amerika tentang perang di Irak lewat jaringan internet oleh organisasi Wikileaks, sebagai usaha sabotase untuk menggagalkan usahanya membentuk pemerintahan.
Namun, seorang pejabat partai Iraqiya mengatakan, dokumen yang dibocorkan itu adalah “bagian dari kenyataan” yang harus diterima oleh Irak.
