Widi Wiramotko merasa sangat marah. Ibu tiga anak itu menggenggam sebuah dokumen tebal, yang katanya berisi bukti betapa busuk sekolah tempat anak-anaknya belajar. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bagaimana sekolah itu mewajibkan para orangtua membayar layanan-layanan yang sudah didanai pemerintah.
Widi dan puluhan orangtua lainnya bergabung untuk mengajukan kasus-kasus korupsi ke pengadilan. Mereka dibantu Indonesian Corruption Watch (ICW), sebuah LSM independen terkemuka yang bergerak dalam bidang anti-korupsi. Ade Wirawan adalah seorang peneliti ICW yang telah mengkaji isu korupsi di sekolah-sekolah.
Laporan terbaru Ade Wirawan mengenai korupsi di sekolah menemukan bahwa korupsi dalam sistem pendidikan jauh lebih besar daripada tindakan menyuap guru oleh siswa agar mendapat nilai bagus atau lulus ujian. Korupsi sudah menjadi sistem.
Ade mengatakan semua orang yang memiliki kewenangan mendapatkan bagian dari uang suap. Guru menerima apa yang disebut hadiah agar memberikan jawaban ujian kepada para siswa; pihak administrasi sekolah menuntut iuran untuk layanan-layanan yang sudah didanai Departemen Pendidikan.
Tetapi, sekolah juga punya berbagai cara menaikkan tagihan mereka untuk mengambil lebih banyak anggaran dari negara. Ade mengatakan sekolah menaikkan harga-harga pembelian perlengkapan dan layanan sebesar dua atau tiga kali lipat.
Menyusul krisis keuangan di Asia tahun 1998 yang melumpuhkan ekonomi Indonesia, sekolah mengenakan sejumlah iuran bagi orangtua karena kurangnya dana. Pada tahun 2005, pemerintah pusat meluncurkan sebuah rencana besar-besaran yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalirkan miliaran rupiah langsung ke sekolah-sekolah. Upaya itu efektif menggandakan anggaran pendidikan antara tahun 2000 dan 2006, mencapai 14 miliar dollar atau 16 persen dari belanja pemerintah.
