Tautan-tautan Akses

Korea Selatan, Jepang Berlakukan Sanksi Baru Terhadap Korea Utara


Lee Sukjoon (tengah) Menteri bidang koordinasi Kebijakan Pemerintah Korea Selatan, memberikan keterangan kepada wartawan terkait sanksi baru untuk Korea Utara di Seoul, Korea Selatan (2/12).
Lee Sukjoon (tengah) Menteri bidang koordinasi Kebijakan Pemerintah Korea Selatan, memberikan keterangan kepada wartawan terkait sanksi baru untuk Korea Utara di Seoul, Korea Selatan (2/12).

Sanksi baru Seoul menetapkan larangan bagi dua pembantu utama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Choe Ryong Hae dan Hwang Pyong So.

Korea Selatan dan Jepang telah memberlakukan sanksi unilateral terhadap tetangga mereka yang bersenjata nuklir, Korea Utara.

Pengumuman sanksi Jumat (2/12) ini menyusul janji Pyongyang untuk membalas sanksi yang baru diberlakukan PBB awal pekan ini.

Korea Selatan dan Jepang sudah lama menerapkan sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi baru ini sebenarnya bersifat simbolis mengingat perdagangan dan pertukaran antara Korea Utara dan dua tetangganya umumnya tidak ada karena sanksi-sanksi yang sudah diterapkan, terutama oleh PBB.

Tapi uji coba nuklir putaran terakhir yang digelar Korea Utara telah mendorong negara-negara tetangganya untuk mengumumkan pembatasan baru tersebut.

Sanksi baru Seoul menetapkan larangan bagi dua pembantu utama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Choe Ryong Hae dan Hwang Pyong So.

Korea Selatan juga melarang masuknya misil dan ahli nuklir dari luar negeri jika kunjungan mereka ke Korea Utara dianggap menjadi ancaman bagi Korea Selatan.

Jepang mengatakan Jumat tidak akan mengizinkan kapal-kapal yang telah berlabuh di Korea Utara memasuki negaranya. Jepang mengatakan juga akan membekukan aset kelompok dan individu yang terkait dengan program nuklir dan misil Korea Utara.

Pada hari Rabu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat memutuskan akan memberlakukan sanksi ekonomi putaran baru terhadap Korea Utara karena uji coba nuklirnya pada 9 September.

Sanksi-sanksi itu membidik sektor perekonomian Korea Utara yang menghasilkan uang untuk mendanai program nuklir dan misil balistik, dan bisa menyebabkan Pyongyang kehilangan dana lebih dari $800 juta per tahun atau setara dengan seperempat dari total pendapatan ekspornya.

Resolusi yang terberat difokuskan pada ekspor batubara Pyongyang, yang menurut angka perdagangan global, diperkirakan akan menghasilkan pendapatan lebih dari $1 miliar tahun ini dan merupakan sumber dana tunggal terbesar negara itu dari luar negeri.

Resolusi tersebut memberlakukan batasan keras dan mengikat yang akan memotong ekspor batubara Korea Utara sampai lebih dari 60 persen, yang bisa bertambah hingga $700 juta per tahun, kata para ahli. [as/uh]

Recommended

XS
SM
MD
LG