Tautan-tautan Akses

Komisi Nigeria akan Kaji Pemberian Amnesti bagi Boko Haram


Kekerasan terkait Boko Haram telah menewaskan 3.000 orang sejak 2009, termasuk yang dibunuh oleh pasukan keamanan (foto: dok).

Kekerasan terkait Boko Haram telah menewaskan 3.000 orang sejak 2009, termasuk yang dibunuh oleh pasukan keamanan (foto: dok).

Kebijakan untuk memberi amnesti kepada anggota-anggota kelompok militan Boko Haram akan dikaji minggu ini oleh komisi yang dibentuk Presiden Nigeria.

Anggota terkemuka Komisi Boko Haram Nigeria, Barrister Solomon Dalong, mengatakan pemberian amnesti kepada anggota-anggota kelompok pemberontak itu merupakan cara untuk mengakhiri kekerasan yang semakin meningkat dan menjamin persatuan serta kestabilan negara itu.

“Pemberian amnesti ini merupakan pemecahan yang diajukan untuk membantu masalah yang terus menerus meningkat. Singkatnya, kami berupaya menyelesaikan masalah ini dengan cara kami,” paparnya.

Berbicara dari Abuja, Dalong mengatakan Nigeria telah memberi amnesti kepada beberapa kelompok sebagai bagian dari upaya oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya untuk mengakhiri kekerasan.

Ia menampik pernyataan bahwa pemberian amnesti kepada anggota-anggota Boko Haram merupakan contoh buruk yang bisa mendorong orang untuk angkat senjata menentang pemerintah, meneror warga, dan mengancam kemungkinan investasi di negara itu.

“Apa alasan orang angkat senjata menentang pemerintah Nigeria. Kita harus mengkajinya. Itu adalah salah satu alasan mengapa komisi ini yang akan menangani isu amnesti ini juga harus diberi waktu, untuk mengamati beberapa sebab lain dan isu dasar yang mengakibatkan masalah ini,” paparnya lagi.

Kelompok Human Rights Watch mengatakan kekerasan terkait Boko Haram telah menewaskan 3.000 orang sejak 2009, termasuk yang dibunuh oleh pasukan keamanan.

Sebagian pengamat mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberi amnesti kepada kelompok pemberontak “yang tidak punya perasaan” yang telah membunuh dan memotong anggota tubuh ribuan warga Nigeria untuk memaksa negara itu menerima hukum syariah. Dalong tidak sependapat.

Sebagian warga Nigeria mengecam pemerintah karena gagal mengatasi tantangan-tantangan keamanan yang dilancarkan Boko Haram, meski ada pengiriman militer dan badan-badan keamanan lain ke bagian-bagian negara di mana kelompok itu beroperasi.

Dalong mengatakan pihak-pihak yang mengecam menuduh pasukan pemerintah banyak melecehkan hak warga yang tidak bersalah. “Terbentuk situasi di mana warga di wilayah-wilayah yang terkena dampak buruk konflik lebih memilih berkawan dengan kelompok pemberontak daripada bekerja sama dengan pasukan kkami. Jadi kami harus menggunakan strategi lain yang bisa menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.

Dalong mengatakan situasi itu mengancam landasan dasar negara itu (Peter Clottey).
XS
SM
MD
LG