Tautan-tautan Akses

Kerusuhan Sektarian di Burma, 21 Orang Tewas


Seorang warga muslim Burma etnis Rohingya di Kuala Lumpur (12/6), menangis sambil membawa pesan bagi penghentian kekerasan sektarian di negara bagian Rakhine.

Seorang warga muslim Burma etnis Rohingya di Kuala Lumpur (12/6), menangis sambil membawa pesan bagi penghentian kekerasan sektarian di negara bagian Rakhine.

Tekanan internasional meningkat bagi diakhirinya pertempuran sektarian antara etnis Rakhine yang Buddha dan etnis Rohingya yang Muslim.

Media pemerintah Burma mengatakan lebih dari 20 orang tewas di negara bagian Rakhine, Burma barat, sementara tekanan internasional meningkat bagi diakhirinya pertempuran sektarian antara etnis Rakhine yang Buddha dan etnis Rohingya yang Muslim. Media itu menyebutkan, sejak hari Jumat, ketika bentrokan terbaru antara kedua pihak merebak, 21 orang tewas, lebih dari 20 luka-luka dan sekitar 1.660 rumah hancur.

Hari Selasa tentara hadir dalam jumlah besar di ibukota Rakhine, Sittwe, di mana tampak sejumlah titik api dan orang berlarian untuk menghindari kekacauan. Ratusan etnis Rohingya berusaha mengungsi ke Bangladesh dengan perahu untuk menghindari kekerasan yang semakin meningkat, tetapi pihak berwenang di Bangladesh memulangkan mereka.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan, bukan demi kepentingan negara itu untuk mengizinkan etnis Rohingya masuk. Presiden Thein Sein menyatakan keadaan darurat dan mengerahkan tentara ke wilayah tersebut. Konflik itu merupakan salah satu ujian terbesar bagi pemerintah baru Burma, sementara bangsa itu mengambil langkah pertama menuju demokrasi setelah puluhan tahun dikuasai militer.

Di Washington hari Selasa, Senator Mitch McConnell, ketua fraksi Republik, memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memperpanjang satu tahun larangan impor terhadap Burma guna memungkinkan Amerika mendorong reformasi lebih lanjut di negara itu. Tetapi RUU tersebut juga mengakomodasi langkah-langkah pemerintahan Obama yang diumumkan bulan lalu, termasuk pelonggaran larangan investasi Amerika di Burma, juga dikenal sebagai Myanmar.
XS
SM
MD
LG