Tautan-tautan Akses

Keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand Gagal Pecah Kebuntuan Politik


Warga setempat memasukkan surat pilihannya ke kotak suara di sebuah TPS di Bangkok, Thailand, 2 Februari 2014 (Foto: dok).

Warga setempat memasukkan surat pilihannya ke kotak suara di sebuah TPS di Bangkok, Thailand, 2 Februari 2014 (Foto: dok).

Sebuah pengadilan Thailand telah menolak untuk membuat keputusan mengenai legalitas pemilu parlemen baru-baru ini di negara itu, yang merupakan pukulan terhadap Partai Demokrat yang beroposisi yang menganggap pemilu itu ilegal.

Mahkamah Konstitusi Thailand, Rabu (12/2), juga menolak mosi yang diajukan Partai Pheu Tai yang berkuasa, yang mengatakan bahwa protes oposisi yang berlangsung berpekan-pekan mencerminkan usaha untuk menggulingkan pemerintah.

Keputusan-keputusan itu gagal mengakhiri kebuntuan politik yang telah mencengkeram negara itu sejak akhir tahun lalu, dan menghasilkan penjabat pemerintah yang tidak memiliki kekuatan.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebelumnya berharap pemilu dini tanggal 2 Februari itu akan mengakhiri krisis. Namun oposisi memboikot pemilu itu dan mengacaukannya di beberapa propinsi.

Hari Selasa (11/2), komisi pemilu mengatakan akan mengadakan putaran baru pemilu akhir April nanti di kawasan-kawasan dimana pemilu sebelumnya tidak bisa dilangsungkan. Tanggal pastinya belum diumumkan.

Sebelum jumlah kursi yang memadai terpenuhi di majelis rendah parlemen, pemerintah baru tidak dapat terbentuk dan penjabat pemerintah yang dipimpin Yingluck hanya memiliki kontrol terbatas terhadap kebijakan.
XS
SM
MD
LG