Tautan-tautan Akses

Kebiasaan Bagikan Uang dalam Kampanye Bisa Picu Utang Malaysia


Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (tengah) dan kandidat lainnya tiba di pusat nominasi pemilu di Pekan, negara bagian Pahang (20/4). (AP/Lai Seng Sin)

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (tengah) dan kandidat lainnya tiba di pusat nominasi pemilu di Pekan, negara bagian Pahang (20/4). (AP/Lai Seng Sin)

Kebiasaan membagi-bagi uang dan janji pemilu yang populis bagi pemilih di Malaysia menjelang pemilihan umum dikhawatirkan memicu utang nasional.

Menjadi pemilih di Malaysia tidak pernah semenguntungkan sekarang, saat rival-rival politik menghujani publik dengan uang tunai dalam pertarungan pemilihan umum (pemilu) yang ketat, membuat beberapa pihak khawatir hal ini akan memicu utang nasional.

Karena persaingan pada pemilu 5 Mei diperkirakan akan sangat ketat, koalisi yang telah lama berkuasa memberikan miliaran dolar dalam bentuk uang tunai, kenaikan gaji dan bonus lainnya untuk pegawai negeri, warga miskin, kelompok manula, petani dan siswa.

Pihak oposisi, yang memegang empat dari 13 negara bagian, juga berbuat sama, dan berjanji akan memberikan lebih banyak imbalan jika memenangkan kekuasaan federal untuk pertama kalinya dalam 56 tahun kemerdekaan Malaysia.

Perang penawaran mulai tak lama setelah pihak oposisi menyengat koalisi Barisan Nasional pada pemilihan-pemilihan pada 2008, namun kemudian meningkat akhir-akhir ini.

“Dalam lima tahun ini warga Malaysia seperti mendapat durian runtuh,” ujar Francis Loh, presiden kelompok hak demokrasi Malaysia, Aliran.

Skema bagi-bagi uang ini terkadang tampak lucu. Barisan baru-baru ini mengecam janji kampanye pihak oposisi dapat mengakibatkan kebangkrutan. Namun Perdana Menteri Najib Razak tak lama kemudian melakukan janji-janji baru bernilai miliaran, membuat oposisi marah karena ia dianggap menjiplak ide mereka.

Pemberian yang tidak pernah dilakukan sebelumnya itu memperlihatkan pertaruhan besar dalam pemilihan umum dimana elit penguasa putus asa ingin mempertahankan kekuasaan mereka dan keuntungan yang dihasilkan, sementara oposisi berjuang untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berkuasa.

Namun beberapa pihak telah memperingatkan bahwa Malaysia, yang memiliki rasio utang terhadap PDB tertinggi di Asia Tenggara setelah Singapura, dapat merusak tujuan menjadi negara maju pada 2020 atau malah mengundang bencana.

“Politisi-politisi sekarang ini menanam benih krisis ekonomi yang akan diwarisi anak-anak kita,” ujar Wan Saiful Wan Jan, yang memimpin lembaga penelitian IDEAS.
Jika Malaysia menghadapi bencana finansial di masa yang akan datang, “ahli sejarah ekonomi dapat melacak penyebabnya pada pemilihan umum sekarang,” tambahnya.

Beberapa analis melihat ancaman bencana, dengan catatan situasi dapat diatasi jika pilihan-pilihan keras untuk politik pasca pemilu dibuat.

Namun beberapa pihak lagi mengatakan anggaran pertumbuhan yang sangat diperlukan dapat berkurang lebih jauh jika politik yang semakin keras terus menghambat perencanaan ekonomi di negara yang subsidi populis diharapkan oleh banyak pemilih.

Anggaran tersebut jatuh dari 28 persen total anggaran 2010 menjadi 20 persen tahun ini.

“Ada kekhawatiran bahwa anggaran yang populis akan menghambat alokasi untuk infrastruktur yang akan memberikan dampak jangka panjang untuk ekonomi,” ujar Gundy Cahyadi, ekonomis OCBC Bank di Singapura.

Di bawah Barisan, Malaysia yang kaya sumber daya alam tumbuh menjadi keberhasilan ekonomi regional, menikmati puluhan tahun pertumbuhan, aliran investasi asing dan peningkatan standar hidup.

Namun rival-rival dengan biaya rendah seperti China dan Indonesia memaksa negara ini untuk membuat fokus baru dalam sektor manufaktur dan jasa teknologi tinggi, bahkan saat kritikus mengatakan sistem pendidikan Malaysia gagal mempersiapkan lulusan untuk menghadapi persaingan.

Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen tahun lalu, tapi sebagian besar habis untuk anggaran defisit pemilihan umum yang defisit. Utang nasional naik dua kali lipat sejak 2007 menjadi 53,7 percen PDB.

“Utang kami tidak pernah melebihi 55 persen PDB,” ujar Najib dalam surat elektronik kepada kantor berita AFP. Namun para kritik mengatakan utang publik “tersembunyi” seperti pinjaman yang dijamin negara telah naik dua kali lipat sejak ia berkuasa pada 2009.

Analis politik Malaysia Bridget Welsh memperkirakan bahwa sejak memerintah, Najib telah mengeluarkan US$19 miliar dana publik -- $1.400 per pemilih – untuk “belanja politik” yang menguntungkan Barisan.

Jumlah ini “adalah yang terbanyak menuju jajak pendapat di Malaysia,” ujar Welsh dari Singapore Management University.

Dalam kampanyenya, Najib berulangkali mengacu pada uang untuk pemilih, dengan mengatakan bahwa para pemilih dapat membayarnya pada kotak suara.
“Jika ia menang, uang akan menjadi penopang para politisi, perpanjangan dari politik uang,” ujarnya.

Langkah-langkah dari aliansi oposisi Pakatan Rakyat termasuk subsidi air di negara bagian kunci yang dimenangkan pada 2008 telah menghabiskan 20 persen anggaran operasi negara. Pembayaran uang tunai di negara-negara bagian yang dikuasai Pakatan juga telah meningkat.

Jika menang kekuasaan federal, Pakatan telah berjanji untuk menggratiskan pendidikan universitas, menghapus beragam pajak dan pembayaran, dan meningkatkan subsidi, yang dikatakan akan memakan biaya $15 miliar per tahun.

Barisan melawan dengan mengatakan bahwa hal-hal tersebut akan memakan biaya $65 miliar, atau 80 persen dari anggaran federal saat ini. (AFP/Shannon Teoh)
XS
SM
MD
LG