Tautan-tautan Akses

Jatim Siap Terima Pemulangan Mantan Pengikut Gafatar dari Kalimantan

  • Petrus Riski

Wagub Jawa Timur Saifullah Yusuf menunjukkan daftar warga Jawa Timur yang akan dipulangkan dari Kalimantan (Foto: VOA/Petrus)

Wagub Jawa Timur Saifullah Yusuf menunjukkan daftar warga Jawa Timur yang akan dipulangkan dari Kalimantan (Foto: VOA/Petrus)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama kepolisian dan tokoh agama, menyiapkan langkah strategis untuk menerima kepulangan warga Jawa Timur yang sebelumnya menjadi pengikut Gafatar di Kalimantan Barat.

Sebanyak 500 orang pengikut Gafatar yang berasal dari 18 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, akan dipulangkan dari Mempawah, Kalimantan Barat pada Sabtu (23/1) mendatang. Diperkirakan pemulangan mantan pengikut Gafatar dari Kalimantan akan melalui pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, untuk selanjutnya ditempatkan semantara di Balai Pelatihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, warga yang dipulangkan dari Kalimantan akan didata dan diperiksa latar belakangnya, untuk kemudian dipulangkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota ke rumah masing-masing.

“Mereka akan kita terima dan kita tempatkan di balai milik Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur di Margorejo (Surabaya) untuk transit, untuk didata, untuk kemudian dilihat lebih dalam masalah-masalahnya apa, untuk bisa sampai ke rumahnya. Nanti ditransitkan disitu selama maksimal 3 sampai 4 hari, setelah itu akan dikirim ke Kabupaten/ Kota masing-masing,” kata Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur.

Kepolisian Daerah Jawa Timur menegaskan akan mendukung pemulangan warga yang menjadi mantan pengikut Gafatar, dan menghimbau masyarakat untuk menerima kambali dengan tangan terbuka.

“Ya nanti kita tinggal menunggu kepastiannya nanti, tapi kita juga siapkan nanti mobil bus kita siapkan, atau truk untuk ngangkut kalau misalkan kurang. Ya intinya bahwa orang yang dipulangkan dari Kalbar ini kan korban, korban dari Galfatar yang tidak tahu apa-apa, ya dia korban. Jadi nanti sebisa mungkin masyarakat yang satu kampung untuk bisa memaklumi, ya memaklumi untuk tidak menolak,” kata Kombes Pol. Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Jawa Timur.

Suhariyono, orang tua terduga pengikut Gafatar menyatakan akan menerima kepulangan anaknya yang selama tiga bulan pergi tanpa keterangan. Meski belum mengetahui kepastian nama anaknya apakah masuk dalam daftar warga yang dipulangkan, Suhariyono tetap akan menunggu kepulangan anaknya, dan akan mengembalikan pemahaman anaknya yang dianggap kurang benar.

“Oh 100 persen, bahkan 100 persen lebih itu saya terima dengan tangan terbuka, karena saya berharap dari lama,” kata Suhariyono.

Dari sekitar 500 warga Jawa Timur yang terdata menjadi pengikut Gafatar, jumlah paling banyak diikuti oleh warga berasal Surabaya, dan beberapa di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terkait keikutsertaan PNS, Wakil Gubernur Jawa Timur memastikan akan memberi sanksi sesuai prosedur kepegawaian.

Saifullah Yusuf menambahkan, pihaknya akan mengajak Majelis Ulama Indonesia, ormas keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk bersama-sama memberikan pemahaman yang benar mengenai kebangsaan dan keagamaan. Sementara untuk aktor atau penggerak kelompok Gafatar, pihaknya menyerahkan penindakan kepada pihak aparat kepolisian.

“Polisi yang akan memilah, akan memisah bersama MUI mana yang aktor, mana yang korban, mana yang hanya ikut-ikutan, mana memang mendorong-ndorong, nah saya mendengar polisi sekarang juga lagi mengusut yang itu,” jelas Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur, Najib Hamid mengatakan, persoalan Gafatar merupakan fenoma kecil dari persoalan ketimbpangan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Penanganan dan antisipasi gerakan seperti Gafatar harus dilakukan dengan intensif, termasuk menyelesaikan akan persoalan yang menjadikanmendorong warga mengikuti gerakan itu.

“Peran negara ini adalah bagaimana bisa membangun keadilan. Sekarang ini orang dicekoki pemahaman keagamaan apa pun, kalau gak punya harapan hidup dan lalu ada yang memberi penawaran begitu walaupun kosong, jadi ini tidak bisa sporadis dan tidak bisa parsial. Karena itu pemerintah jangan berpikir yang sifatnya fisik saja, tapi juga memperhatikan aspek-aspek non-fisik. Kalau kesejahteraan tidak merata ya inilah hasilnya, melahirkan anak kandung seperti itu. Gafatar hanya bagian kecil dari satu fenomena besar, nanti namanya lain lagi,” kata Najib Hamid. [pr/lt]

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG