Tautan-tautan Akses

Indonesia Lakukan Lobi Politik Antar-Negara Terkait Manuver Politik AS Atas Yerusalem


Presiden Jokowi di Istana Bogor, Kamis (7/12), mengecam kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Presiden Jokowi di Istana Bogor, Kamis (7/12), mengecam kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, terkait dengan pengumunan pengakuan sepihak pemerintah AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah agar tidak ada negara lain yang mengikuti jejak langkah Amerika Serikat yang telah mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, di Istana Kepresidenan Bogor Jumat (8/12) menjelaskan kepada wartawan ia telah menghubungi sejumlah menteri luar negeri, utamanya dari negara-negara besar, agar tidak ada satupun negara yang mengikuti langkah AS yang akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

"Kemarin malam (Kamis, 7/12) saya menghubungi, berkomunikasi dengan beberapa menteri luar negeri, terutama dari negara-negara besar, untuk menyampaikan pesan dan harapan agar negara lain tidak mengikuti Amerika untuk rencana memindahkan kedutaannya di Yerusalem," ujar Menlu Retno.

Retno menyampaikan, sejauh ini ada tanggapan positif dari negara-negara besar terkait himbauan dari Indonesia ini, di antaranya adalah dari Uni Eropa.

"Saya komunikasi dengan menteri luar negeri Uni Eropa. Respon menteri luar negeri Uni Eropa sampai semalam masih positif," lanjutnya.

Retno menambahkan, Presiden Jokowi saat menerima kunjungan kerja menteri luar negeri Tunisia Khemaies Jhinaoui berpesan agar seluruh negara Muslim bersatu dan mengecam langkah politik Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem adalah ibukota Israel.

"Dan pada saat menerima kunjungan menteri luar negeri Tunisia, Presiden menyampaikan bahwa negara-negara OKI, negara-negara Muslim harus bersatu dan menyampaikan pesan yang keras kepada Amerika Serikat," kata Retno.

Indonesia Berusaha Cegah Langkah Politik AS

Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, terkait dengan pengumunan pengakuan sepihak pemerintah AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Menlu Retno menjelaskan, pemerintah kembali menegaskan sikap resmi Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden bahwa atas instruksi Bapak Presiden kemarin sore saya sudah memanggil duta besar Amerika Serikat," kata Retno. "Karena kemarin saya menjadi tuan rumah Bali Democracy Forum (BDF), sehingga dilakukan di Banten. Dalam pertemuan itu kembali saya sampaikan posisi resmi Indonesia sebagaimana diinstruksikan Bapak Presiden, posisi resmi Indonesia terhadap pengumuman pengakuan Amerika, Yerusalem sebagai ibukota Israel. Jadi posisinya jelas, tegas, kita sampaikan."

Kepada para jurnalis, Retno juga menceritakan upaya yang dilakukan oleh pihaknya sebelum pengumuman pemerintah Amerika Serikat terkait dengan Yerusalem. Retno melakukan komunikasi dengan menteri luar negeri AS Rex Tillerson untuk berupaya melobi agar Presiden Trump mengurungkan niat untuk mengumumkan dukungan Amerika kepada Israel.

"Tiga sampai empat jam menjelang pengumuman itu, saya masih berusaha dan melakukan komunikasi dengan Tillerson yang saat itu berada di Brussels dan saya sampaikan kembali posisi Indonesia," lanjut Retno. "Dan saya sampaikan juga harapan apakah masih ada peluang meminta agar rencana tidak dilakukan. Tapi Tillerson mengatakan bahwa Presiden AS telah mengambil keputusannya. Sampai jam-jam terakhir diplomasi kita masih berusaha keras."

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (Organization of the Islamic Conference-OIC) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Presiden Jokowi, sidang OKI yang khusus membahas masalah ini akan diadakan pada Rabu (13/12) pekan depan. [aw/lt]

XS
SM
MD
LG