Setelah berpuasa selama sebulan akhirnya hari raya Idul Fitri nan suci tiba.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, Kamis mengatakan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam harus menggunakan hari kemenangan ini sebagai awal untuk lebih bersabar dan meningkatkan rasa toleransi dengan sesama termasuk dengan mereka yang berbeda agama.
Umat Islam lanjutnya sebenarnya tidak boleh melakukan tindakan yang sifatnya anarkis. Menurutnya jika ada masalah terkait soal pendirian rumah ibadah, penyimpangan ajaran atau apapun maka lebih baik diserahkan kepada yang berwenang.
Jika ada masalah seperti itu, umat Islam lanjutnya lebih baik menahan diri dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.
Menurutnya umat Islam atau pun agama lain hendaknya harus saling menghormati satu sama lain dan itu sebenarnya juga menjadi tata model kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
Dia mengakui sekarang ini toleransi dan saling menghormati antar umat beragama menurun dan ini harus diperbaiki.
"Antara satu yang lain kurang toleran, kurang saling menghargai sehingga terjadi tindak kekerasan. Masing-masing itu egonya sangat besar atau fanatisme kelompoknya menjadi semakin besar sehingga mudah terjadi, yang zaman dahulu tidak ada dulu damai-damai saja, enak-enak saja," kata Ma’ruf Amin.
Untuk itu menurut Ma’ruf Amin, lembaganya terus melakukan edukasi masyarakat, melakukan pembinaan-pembinaan, memperkuat kerukunan dan saling pengertian.
"Menghindarkan terjadinya sikap-sikap emosional, kurang toleran dan sebagainya, itu harus terus dijaga. Empati terhadap orang lain juga harus dijaga dan lain-lain," kata Ma’ruf Amin.
Suka-cita umat Islam datangnya Idul Fitri tidak serta merta dirasakan oleh anggota jemaat Ahmadiyah dan Syiah. Pengungsi Ahmadiyah di lokasi pengungsian Transito Mataram, NTB hingga sembilan tahun belum berhasil dipulangkan ke lokasi asal. Demikian juga, pengungsi Syiah di Sidoarjo, Jawa Timur.
Wakil Ketua Setara Insttute Bonar Tigor Naipospos mengatakan pemerintah harus serius memperhatikan hak-hak warga Ahmadiyah Lombok dan Syiah, Sampang yang masih berada di pengungsian.
Bonar melihat masih adanya tekanan yang kuat dari kelompok intoleran kepada kepala daerah setempat yang menyebabkan pemerintah daerah seakan tidak mau mengambil resiko. Dia mencontohkan kelompok intoleran mendesak pemerintah daerah Jawa Timur maupun Sampang, Madura untuk tidak memulangkan warga Syiah ke kampung halaman mereka.
Untuk itu, Bonar mendesak pemerintah pusat untuk memberikan signal yang jelas kepada kelompok intoleran bahwa tindakan mereka melanggar konstitusi. Sementara untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat harus mengambil langkah tegas kepada kepala daerah yang yang tidak mau mencari penyelesaian tentang masalah ini. Caranya lanjut Bonar adalah dengan menahan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah tersebut.
"Dalam hubungan antara pusat dan daerah kan ada masalah anggaran jadi sebagai hukuman atau sanksi kepada daerah anggaran tidak akan diturunkan oleh pemerintah pusat misalnya. Nah, ini seharusnya bisa dilakukan juga oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat bukan hanya saja melakukan imbauan. Selama ini pemerintah pusat hanya memberikan imbauan tapi kemudian tekanan kepada daerah untuk mencoba mencari solusi masih lemah," kata Bonar Tigor Naipospos.
