Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Mark Toner mengatakan, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengukuhkan, Amerika tetap bertekad membantu dan bekerjasama untuk memusnahkan bom-bom yang tidak meledak dan menyatakan penghargaan atas dukungan Laos selama bertahun-tahun dalam mengusahakan pencarian tentara AS yang hilang dalam perang Vietnam..
Pembicaraan masalah keamanan, termasuk Korea Utara dan Laut China Selatan, menjadi pusat pembicaraan dalam pertemuan regional para menteri luar negeri ASEAN dengan diplomat tinggi dari puluhan negara yang memadati gedung National Convention Center yang baru.
Kerry menegaskan dukungan AS yang kuat untuk kepemimpinan Laos dalam ASEAN tahun ini dan mendesak ASEAN untuk mencapai kesepakatan dan mengeluarkan pernyataan bersama tentang keputusan pengadilan arbitrase baru-baru ini tentang Laut China Selatan.
Kerry dan Saleumxay sepakat, Presiden Barack Obama diharapkan menghadiri KTT Asia Timur yang akan diselenggarakan di Laos bulan September. Pertemuan itu, berpotensi menempatkan hubungan bilateral pada pijakan baru, membuka era baru hubungan bilateral berdasarkan sikap saling menghormati, kepentingan umum, dan keinginan bersama guna membangun landasan untuk masa depan.
Kerry mengatakan, Amerika bangga menjadi mitra ASEAN, "karena Laos mendukung sistem internasional yang berdasar pada aturan yang melindungi hak-hak semua bangsa, besar ataupun kecil."
Pertemuan di Laos menyusul keputusan baru-baru ini oleh pengadilan arbitrase internasional yang membatalkan sebagian besar klaim China di Laut China Selatan, yang memicu kekhawatiran keputusan itu bisa meningkatkan ketegangan dan menyebabkan lebih banyak langkah militer China.
Di Beijing, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Susan Rice mengatakan kepada Penasihat China, Yang Jiechi hari Senin, Amerika akan bekerja dengan China dalam isu-isu dan berbagai tantangan "dengan keterusterangan dan keterbukaan."
Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh 10 anggota blok ASEAN itu hari Senin, keprihatinan serius diungkapkan mengenai reklamasi pulau-pulau buatan dan meningkatnya kegiatan di Laut China Selatan. Dikatakan, tindakan di wilayah tersebut telah "mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan dan dapat merusak perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan itu."
Namun, tidak disebutkan putusan pengadilan di Den Haag maupun kepentingan negara lain, termasuk China.
Pada tahun 2012, para pemimpin ASEAN gagal menghasilkan pernyataan bersama, karena keberatan dari Kamboja, sekutu dekat China dan negara tuan rumah tahun itu. Kamboja menghalangi setiap pernyataan bersama tahun ini yang mengacu pada putusan Den Haag itu.
ASEAN melaksanakan prinsip konsensus yang memberi hak veto pada tiap negara, dalam membentuk sikap mengenai berbagai isu. Para pakar regional skeptis adanya komunike bersama yang akan menempatkan aturan yang kuat atas sengketa maritim itu. [ps/ii]
