Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menjadi tuan rumah Parliamentary Event on Millennium Development Goals (MDG’s) Acceleration and Post-2015 Agenda. Pertemuan Multilateral yang diselenggarakan di Surabaya, dihadiri 20 negara kawasan Asia Pasifik untuk membahas pencapaian MDG’s 2015.
Parlemen Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan parlemen negara-negara di kawasan Asia Pasifik, sebagai upaya meningkatkan kerjasama antar parlemen untuk membantu percepatan pembangunan global.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Setya Novanto mengatakan, pertemuan yang mengangkat tema penguatan peran parlemen Asia Pasifik dalam mendukung percepatan pencapaian MDG’s, dan menentukan arah pembangunan pasca 2015 ini, merupakan bentuk peran penting yang dimiliki parlemen dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah.
“DPR berpandangan bahwa parlemen perlu untuk turut serta dalam menentukan nasib pembangunan global, terlebih peran parlemen sangat signifikan, yaitu yang berkaitan dnegan anggaran, legislasi, dan pengawasan yang dimiliki,” kata Setya Novanto.
Waktu pencapaian MDG’s yang tinggal satu tahun dan selanjutnya parlemen harus bersiap menyambut Agenda Pembangunan Pasca 2015, dihadapkan pada beberapa persoalan yang belum tuntas, diantaranyaurbanisasi, dampak perubahan iklim dan global warming, polusi dan kelangkaan air, serta isu krusial lainnya.
Dalam diskusi internasional mengenai agenda pembangunan setelah 2015, High Level Panel (HLP) on The Post 2015 Development Agenda menegaskan, terdapat lima perubahan paradigma utama dalam agenda pembangunan setelah MDG’s, yakni mengakhiri kemiskinan esktrim, pembangunan berkelanjutan, transformasi ekonomi, pemerintahan yang baik, dan kemitraan global.
Kondisi pencapaian MDG’s yang belum tercapai di negara-negara Asia Pasifik, pada umumnya terkait tingginya kemiskinan, angka Kematian Anak dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang mengkhawatirkan, serta terbatasnya akses sanitasi air bersih.
Angka kematian ibu melahirkan meningkat dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2007, menjadi 359 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2012. Selain sebanyak 39 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki akses air bersih.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Nurhayati Ali Seggaf mengatakan, masih tingginya angka kematian ibu melahirkan merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan. Namun demikian pemerintah telah melakukan upaya menekan angka kematian ibu melahirkan, melalui program Jaminan Persalinan yang digagas pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Memang ada beberapa yang belum tercapai sepenuhnya, tetapi sduah banyak sekali, artinya sudah tinggi (capaiannya), begitu ya. Seperti tadi dikatakan angka kematian ibu melahirkan, sekarang sudah menurun sangat signifikan dengan adanya program yang lalu, yang diberikan oleh pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), yaitu Jampersal, Jaminan Persalinan, artinya seluruh masyarakat bisa bersalin di rumah sakit dengan gratis,” jelas Nurhayati Ali Assegaf.
Sementara itu Anggota DPR RI Meutia Hafidz mengungkapkan, masih belum tercapainya target MGD’s diantaranya mengenai kesetaraan gender dan air bersih, bukan semata-mata terkait persoalan pembangunan infrastruktur, namun juga dipengaruhi oleh perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat untuk mau maju dari ketertinggalan.
“Memang tantangan Indonesia dalam dua poin itu, kesetaraan gender dan air bersih, itu tidak hanya masalah infrastruktur, tapi juga masalah kebudayaan dan pola pikir, dan pola pandang ya, makanya agak-agak tertinggal karena kita tidak mudah mengubah paradigma masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender, ini bukan sesuatu yang bisa kita siapkan di APBN dan selesai, gitu ya," kata Meutia Hafidz.
"Ini bukan barang yang kita bangun fisiknya kelihatan gitu. Nah, itu sih tantangannya. Solusinya ya pelan-pelan, mudah-mudahan dari pemerintahan baru ini, karena memang revolusi mental katanya, jargonnya, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki,” tambahnya.
