DPR Amerika Serikat, pada Selasa (13/2) malam, memberikan suara untuk memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas. Langkah tersebut merupakan bagian dari tekad Partai Republik di DPR untuk menghukum pemerintahan Biden atas penanganan terhadap sejumlah imigran legal di pintu perbatasan AS-Meksiko yang mereka nilai sangat buruk.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Mike Johnson berlangsung panas ketika seluruh anggota Partai Demokrat menentang upaya pemakzulan Mayorkas, menteri pertama dalam kabinet pemerintahan yang sedang berkuasa yang menghadapi tuduhan seperti itu dalam hampir 150 tahun.
Dalam sebuah teguran bersejarah, DPR memutuskan memakzulkan Mayorkas dengan hasil suara 214-213.
Kembalinya Pemimpin Mayoritas Steve Scalise untuk menambah jumlah anggota Partai Republik saat pemungutan suara pada Selasa malam, membuat kekuatan Partai Republik pulih kembali. Meskipun demikian tidak dapat ditutupi adanya perbedaan pendapat dari barisan kelompok konservatif garis keras sendiri. Scalise melewatkan pemungutan suara pada minggu lalu yang juga bertujuan untuk memakzulkan Mayorkas karena ia harus menjalani perawatan kanker yang dideritanya.
Usai pemungutan suara, Johnson langsung mengeluarkan pernyataan di platform X, yang dulu dikenal sebagai twitter.
Pemakzulan pertama dalam 150 Tahun
Mayorkas, yang berusia 64 tahun, menjadi anggota kabinet kedua yang dimakzulkan dalam sejarah Amerika Serikat, setelah Menteri Pertahanan William Belknap pada tahun 1876.
Pemakzulan Mayorkas, yang secara politis setara dengan dakwaan, dapat menjadi kemenangan simbolis bagi para pengkritiknya dari Partai Republik, yang berusaha menyerang Presiden Joe Biden dan para anggota parlemen dari Partai Demokrat atas kekacauan yang terjadi di perbatasan selatan AS.
Pada Desember lalu, hampir 10.000 migran ditangkap setiap hari di wilayah perbatasn AS-Meksiko. Jumlah tersebut memecahkan rekor.
Pemakzulan terhadap pejabat tinggi AS sebenarnya bergantung pada apakah mereka telah melakukan "kejahatan dan pelanggaran berat," dan Mayorkas berulangkali menyebutkan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak berdasar dan ia tetap ingin menjalankan tugasnya sebagai menteri.
Partai Republik, yang menyerukan pemakzulannya, mengatakan Mayorkas telah melanggar undang-undang imigrasi dengan tidak menahan cukup banyak migran di perbatasan, dan karena menerapkan program kemanusiaan pembebasan bersyarat yang telah memungkinkan orang yang tidak memenuhi syarat justru dapat masuk ke Amerika Serikat. Mereka juga menuduh Mayorkas telah berbohong kepada Kongres ketika dia menyatakan bahwa perbatasan berada dalam kondisi aman.
Partai Republik telah menyerang Biden dan Mayorkas karena melonggarkan pembatasan di wilayah perbatasan setelah Biden mengalahkan Donald Trump dari Partai Republik dalam pemilu 2020, dan mengubah aturan migrasi yang diberlakukan Trump.
Saat banyak anggota parlemen dari Partai Republik mendorong pemakzulan terhadap Mayorkas, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap proposal Senat bipartisan yang akan memberlakukan kontrol perbatasan yang paling ketat dalam beberapa tahun terakhir.
Kontrol imigrasi dipastikan akan menjadi isu yang menonjol dalam pemilihan presiden pada November mendatang, di mana Biden dan Trump kemungkinan besar akan kembali berhadapan satu sama lain. [em/jm/rs]
Forum