Tautan-tautan Akses

Dewan Minyak Kelapa Sawit akan Hapus Komitmen Soal Penebangan Hutan


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. (VOA/Ahadian Utama)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. (VOA/Ahadian Utama)

Indonesia ingin perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit besar mundur dari komitmen itu karena petani-petani kecil tidak mampu mengadopsi praktik-praktik kehutanan yang berkelanjutan.

Sebuah kelompok baru produsen minyak kelapa sawit yang dibentuk Indonesia dan Malaysia akan mengganti janji "tidak melakukan penebangan hutan" yang dibuat perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar, dengan serangkaian standar yang diusulkan kedua negara, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Selasa malam (13/10).

Indonesia ingin perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit besar mundur dari komitmen bersejarah yang dibuat dalam KTT perubahan iklim tahun lalu, dengan alasan bahwa hal itu membebani petani-petani kecil yang tidak mampu mengadopsi praktik-praktik kehutanan yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar minyak kelapa sawit di dunia, salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi, dan ribuan petani kecil menghasilkan sekitar 40 persen dari hasil produksi kelapa sawitnya.

"Indonesia dan Malaysia telah sepakat menyelaraskan dan menggabungkan standar-standar kami," ujar Rizal kepada parlemen.

"Ini contoh bagaimana memperjuangkan kedaulatan kita. Kita ini produsen minyak kelapa sawit terbesar. Mengapa konsumen dari negara-negara maju yang membuat standar untuk kita semau mereka?"

Indonesia dan Malaysia, yang menghasilkan 85 persen dari hasil kelapa sawit dunia, sejak Agustus telah membahas rencana untuk membentuk organisasi antar-pemerintah yang disebut Dewan Negara-negara Produsen Kelapa Sawit.

Langkah itu muncul setelah perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar, termasuk Cargill, Golden Agri-Resources dan Wilmar International, menandatangani komitmen Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) menyusul tekanan untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih baik.

Indonesia, yang memiliki hutan-hutan tropis terbesar ketiga di dunia, telah dikritik oleh aktivis-aktivis lingkungan hidup dan negara-negara Asia Tenggara lainnya atas kebijakan kehutanannya dan kegagalan menanggulangi masalah kabut asap akibat pembakaran hutan.

Rizal mengatakan IPOP melindungi kepentingan pasar minyak sayur negara-negara maju dan dewan baru itu akan menetapkan standar yang akan mempertimbangkan kesejahteraan petani kecil.

"Pembeli-pembeli kelapa sawit besar yaitu India dan China akan dilobi untuk menerima standar baru tersebut," ujarnya.

Para pejabat IPOP tidak dapat dimintai komentarnya Rabu, namun mereka sebelumnya mengatakan sedang bekerjasama dengan para pemasok kecil untuk membantu mereka mencapai komitmen tersebut.

Dewan baru itu juga akan mempromosikan citra kelapa sawit, menstabilkan harga, meningkatkan kerjasama antara produsen-produsen besar, dan berkoordinasi dalam hal produksi, stok, mandat biodiesel dan skema penanaman kembali, menurut grup-grup industri.

Rincian lebih jauh diperkirakan akan diumumkan akhir Oktober. Upaya-upaya sebelumnya untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik di bidang kelapa sawit antara dua negara tidak terlalu berhasil.

"Ini betul-betul bergantung pada kemauan kedua pemerintah, dan saya duga mereka akan lebih bersatu jika harga jatuh dibandingkan ketika harga tinggi," ujar Ivy Ng, analis di CIMB Investment Bank. [hd]

XS
SM
MD
LG