Tautan-tautan Akses

BI: Subsidi BBM Sebaiknya Dihapus

  • R.Teja Wulan

Sebuah mobil mewah mengisi bahan bakar premium di salah satu SPBU di kota Bandung. (VOA/R. Teja Wulan)

Sebuah mobil mewah mengisi bahan bakar premium di salah satu SPBU di kota Bandung. (VOA/R. Teja Wulan)

BI mengusulkan agar subsidi BBM dihapuskan. Selain membebani keuangan negara, pemberian subsidi BBM selama ini juga tidak tepat sasaran. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk membatasi dan mengurangi subsidi dinilai tidak tepat.

Bank Indonesia menilai pemberian subsidi BBM telah membebani keuangan negara dan merupakan salah satu penyebab inflasi tertinggi. Kepala Bank Indonesia Wilayah VI Jawa Barat, Dian Ediana Rae mengatakan, alokasi pemberian subsidi BBM yang dilakukan pemerintah selama ini tidak tepat sasaran. Justru masyarakat yang berpenghasilan menengah dan tinggi yang lebih banyak menikmati subsidi ini. Oleh karena itu menurut Dian, subsidi BBM harus dihapus sama sekali. Alokasi subsidi BBM tersebut sebaiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan berbagai program sosial yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Dian menambahkan, dampak serius inflasi di Indonesia salah satunya akibat harga BBM. Menurutnya, harga BBM yang kini mengacu pada harga internasional justru bisa lebih murah jika pemerintah memperbaiki mekanisme impor. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya jangan takut untuk menghapus subsidi BBM tersebut. Gejolak masyarakat yang timbul jika terjadi kenaikan harga BBM pun hanya sementara, karena lambat laun masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kenaikan harga tersebut.

Sementara itu, Kadin berpendapat, pemerintah harus tegas dalam menyikapi persoalan BBM di Indonesia. Pasalnya, ketidakpastian harga BBM sangat mempengaruhi kalangan dunia usaha. Ketua Kadin Jawa Barat, Agung Suryamal mengatakan, beban subsidi yang dipikul pemerintah sudah cukup berat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mengurangi subsidi tersebut dan menaikkan harga BBM. Namun, kenaikan harga tersebut jangan melebihi 25%, karena jika melebihi presentase tersebut akan menyulitkan para pelaku dunia usaha. Kadin justru mengusulkan agar pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor dan menggalakkan kembali program energi terbarukan.

Agung menambahkan, kebijakan pemerintah membatasi pasokan BBM beberapa waktu lalu justru dinilai tidak tepat. Pembatasan BBM sangat merugikan para pelaku usaha.

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG