Amnesty International mengatakan semakin banyaknya penggusuran paksa dan perampasan tanah di Tiongkok terutama disebabkan oleh bertambahnya tekanan terhadap pemerintah provinsi dan kota untuk merangsang ekonomi. Nicola Duckworth, penyusun laporan Amnesty International itu, mengatakan, “Penggusuran paksa sekarang merupakan sumber ketidakpuasan terbesar rakyat di Tiongkok.”
Laporan itu menyebutkan bahwa upaya Tiongkok untuk mendongkrak ekonominya yang lesu telah memaksa pemerintah-pemerintah lokal meminjam sejumlah besar uang dari bank-bank pemerintah untuk mendanai proyek-proyek stimulus. Untuk membayar kembali utang mereka pemerintah-pemerintah lokal semakin mengalihkan perhatian pada penjualan tanah, memanfaatkan larisnya ril estat Tiongkok dan memaksa separuh penduduk desa meninggalkan rumah mereka.
Perubahan-perubahan dalam sistem pajak Tiongkok pada pertengahan 1990-an juga mewajibkan pemerintah-pemerintah lokal menyerahkan sebagian besar pendapatan pajak ke Beijing, sehingga pejabat-pejabat pemerintah lokal harus mencari sumber-sumber dana lain. Tahun 2009, pemasukan keseluruhan dari penjualan tanah berjumlah 223 miliar dolar, naik 50 persen dari tahun sebelumnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei mengecam laporan Amnesty International itu.
Ia mengatakan Amnesty International selalu berprasangka buruk terhadap Tiongkok dan laporannya itu tidak berdasar. Hong Lei juga menjelaskan, peraturan-peraturan yang diberlakukan Dewan Negara tanggal 19 Januari tahun lalu melindungi hak-hak para pemilik tanah di Tiongkok.
Setelah beberapa aksi bakar diri memrotes perampasan tanah, Dewan Negara Tiongkok melarang penggunaan kekerasan dalam menggusur rumah dan memberi warga perlindungan tambahan. Namun di pedesaan, para korban perampasan tanah tidak mendapat perlindungan.
Pengacara Wang Cailing, yang membela para korban perampasan tanah, mengatakan kurangnya kewenangan hukum yang independen juga mengakibatkan warga hanya punya peluang kecil untuk mendapat ganti rugi.
Wang mengatakan, situasinya menakutkan bagi banyak orang yang memrotes perampasan tanah karena kehakiman adalah departemen pemerintah.
Promosi para pejabat lokal dalam Partai Komunis sering ditentukan pada bagaimana keberhasilan mereka dalam mendongkrak ekonomi setempat. Tiongkok diperkirakan akan memperkenalkan lebih banyak kebijakan stimulus dalam beberapa bulan mendatang, sangat mungkin menambah masalah perampasan tanah di pedesaan.
Laporan itu menyebutkan bahwa upaya Tiongkok untuk mendongkrak ekonominya yang lesu telah memaksa pemerintah-pemerintah lokal meminjam sejumlah besar uang dari bank-bank pemerintah untuk mendanai proyek-proyek stimulus. Untuk membayar kembali utang mereka pemerintah-pemerintah lokal semakin mengalihkan perhatian pada penjualan tanah, memanfaatkan larisnya ril estat Tiongkok dan memaksa separuh penduduk desa meninggalkan rumah mereka.
Perubahan-perubahan dalam sistem pajak Tiongkok pada pertengahan 1990-an juga mewajibkan pemerintah-pemerintah lokal menyerahkan sebagian besar pendapatan pajak ke Beijing, sehingga pejabat-pejabat pemerintah lokal harus mencari sumber-sumber dana lain. Tahun 2009, pemasukan keseluruhan dari penjualan tanah berjumlah 223 miliar dolar, naik 50 persen dari tahun sebelumnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei mengecam laporan Amnesty International itu.
Ia mengatakan Amnesty International selalu berprasangka buruk terhadap Tiongkok dan laporannya itu tidak berdasar. Hong Lei juga menjelaskan, peraturan-peraturan yang diberlakukan Dewan Negara tanggal 19 Januari tahun lalu melindungi hak-hak para pemilik tanah di Tiongkok.
Setelah beberapa aksi bakar diri memrotes perampasan tanah, Dewan Negara Tiongkok melarang penggunaan kekerasan dalam menggusur rumah dan memberi warga perlindungan tambahan. Namun di pedesaan, para korban perampasan tanah tidak mendapat perlindungan.
Pengacara Wang Cailing, yang membela para korban perampasan tanah, mengatakan kurangnya kewenangan hukum yang independen juga mengakibatkan warga hanya punya peluang kecil untuk mendapat ganti rugi.
Wang mengatakan, situasinya menakutkan bagi banyak orang yang memrotes perampasan tanah karena kehakiman adalah departemen pemerintah.
Promosi para pejabat lokal dalam Partai Komunis sering ditentukan pada bagaimana keberhasilan mereka dalam mendongkrak ekonomi setempat. Tiongkok diperkirakan akan memperkenalkan lebih banyak kebijakan stimulus dalam beberapa bulan mendatang, sangat mungkin menambah masalah perampasan tanah di pedesaan.
