Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta, terutama reklamasi Pulau G yang sempat diberhentikan oleh mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.
Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/9), menyatakan akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kepada para nelayan di pesisir pantai utara Jakarta sebagai kompensasi pembangunan di 17 pulau yang direklamasi.
"Saya akan tunjukan kira-kira konsep nelayan maukita taruh di mana. Di depan tanggul itu semua rumah susun yang 16 sampai 20 laintai itu semua untuk nelayan. Tergantung ijin dari halim (TNI AU) ya, boleh apa engga buat penerbangan, tapi intinya 16 atau 20 lantai," kata Basuki Tjahaja Purnama.
Rusunawa tematik tersebut akan dibangun di sepanjang daratan yang berada di kawasan pantai utara Jakarta. Grand desain pembangunan rusunawa tematik untuk nelayan ini, menurut Ahok, sudah ada sejak zaman Gubernur DKI Joko Widodo, tepatnya sejak 2012 lalu.
"Kita bisa bangun belasan ribu sampai 20.000 unit lho di sepanjang pantai utara nanti. Gambarnya tematik. Nanti rusunawanya dibangun di atas tanggul. Nanti kan di sepanjang Cakung Cilincing itu tanggul yang 3,8 meter kan di laut, nanti kan antara laut dan darat kan ada tanah nah kami mau urug," kata Ahok.
Setelah rusunawa itu jadi, nelayan dapat pindah. Mereka akan disubsidi dalam pembayaran sewa unit rusunawa tersebut. Ahok menjelaskan, minimal mereka akan membayar sewa antara Rp 5.000 hingga Rp 15.000 per hari.
"Semua subsidi, 80 persen subsidi. Anda membayar lima ribu sampai 15 ribu sehari itu sebagai bagian dari dislipin untuk mengedukasi Anda. Kita tidak jual kepada Anda. Karena kalau kita jual kepada Anda, nanti dijual," lanjutnya.
Selain mendapat fasilitas tempat tinggal bersubsidi, para nelayan beserta keluarga tambah Ahok, akan mendapat fasilitas transportasi, pendidikan dan kesehatan gratis alias tidak dipungut biaya.
Pemprov DKI Jakarta, juga akan membuat tanggul yang akan dibangun di Muara Baru dengan sisa tanah 10 hektar.
Setelah terjadi kesepakatan dengan berbagai instansi, termasuk dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, reklamasi 17 pulau bisa dilanjutkan. Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Padnjaitan usai mengikuti rapat di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta Selasa (13/9) malam mengatakan akan mencabut moratorium reklamasi 17 pulau.
"Sampai pada kesimpulan sementara, tidak ada alasan kami untuk tidak meneruskan reklamasi di pantai utara Jakarta. Karena semua tadi berbagai aspek sudak kita dengerin. Tinggal kami akan membuat press rilis yang lengkap diantaranya alasan hukum, alasan lingkungan hidup, dan tekhnis lainnya mengenai listrik di pulau G," kata Luhut Binsar Padnjaitan.
Kendati proyek pembangunan reklamasi dilanjutkan, lanjutnya, bukan berarti pengembang bisa melaksanakan pembangunan seenaknya saja. Pengembang tetap harus menaati peraturan dan ketentuan yang akan dibuat pemerintah pusat.
Selain pengembang harus taat pada peraturan, pemerintah pusat juga tetap memprioritaskan kelangsungan hidup nelayan di pa ntai utara Jakarta.
"Itu perintah presiden, bahwa nelayan menjadi prioritas. Oleh karena itu, 12.000 nelayan yang ada disana harus mendapat prioritas supaya mereka diberikan kehidupan lebih baik dari yang mereka dapatkan sekarang," lanjutnya.
Luhut memastikan, semua aspek permasalahan nelayan juga sudah dibicarakan dan dicarikan solusinya. Begitu juga dengan 1.900 kapal nelayan sudah bisa berlayar hingga ke Pulau Natuna. Termasuk masuk ke pulau-pulau yang airnya bersih, yaitu 12 km atau 13 km dari Pantai Jawa. Luhut juga memastikan keputusan dilanjutkannya reklamasi 17 pulau sudah mendapat persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. [aw/lt]
