Uni Eropa Mulai Bahas Kesepakatan Perdagangan pasca-Brexit

Uni Eropa bersiap mengadakan pembahasan pasca Brexit di Brussels, Belgia (foto: ilustrasi).

Para perunding Uni Eropa hari Rabu (8/1) mulai bekerja untuk memutuskan apa yang diinginkan anggotanya dari pembicaraan perdagangan pasca-Brexit dengan Inggris - dan apa yang tidak akan pernah mereka izinkan.

Pejabat-pejabat negara anggota akan bertemu secara intensif di Brussel selama tiga pekan ke depan, dalam upaya mengenali dan menutup kemungkinan celah dalam persatuan Eropa sebelum pembicaraan perdagangan dimulai dengan Inggris, yang mungkin tidak akan dilakukan sebelum 1 Maret.

Sumber-sumber Eropa mengatakan, dalam pertemuan itu tim akan membahas daftar panjang tema dan isu, termasuk hal-hal yang sensitif seperti penangkapan ikan, hak-hak warga negara dan keamanan. Mereka juga akan membahas kemungkinan tarif untuk barang-barang Inggris dan hubungan masa depan dengan sektor keuangan London yang kuat. Hasil perundingan akan dirilis setelah setiap pertemuan.

Pertemuan itu akan membantu menyusun mandat negosiasi, yang akan membutuhkan persetujuan menteri-menteri dari 27 anggota yang tersisa sebelum peluncuran pembicaraan perdagangan itu.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa harus dirundingkan dan disahkan menjelang akhir tahun - jadwal yang dinilai Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen "sangat sulit". Ia mengatakan hari Rabu, akses Inggris ke pasar Eropa pada akhirnya bisa terbatas jika London menolak memperpanjang pembicaraan di luar masa transisi 11 bulan.

Sementara, pelobi perusahaan besar teknologi Amerika hari Rabu mendesak Uni Eropa menahan diri untuk menuntut platform besar seperti Facebook atau Twitter bertanggungjawab atas konten ilegal pada situs web mereka.

Desakan itu muncul ketika Komisi Eropa, badan pengawas Uni Eropa yang luas, sedang sibuk menyusun rangkaian undang-undang baru supaya Lembah Silikon lebih bertanggungjawab, terutama terkait ujaran kebencian dan informasi bohong.

Undang-undang Layanan Digital Eropa yang direncanakan itu mengkhawatirkan pelobi di ibukota de facto Uni Eropa. Raksasa internet khawatir, Brussels akan memberangus platform sosialnya yang sangat sukses dan menguntungkan.

Dalam surat kepada komisi itu, yang dibaca kantor berita AFP hari Rabu, pelobi yang mewakili media sosial seperti Google dan Twitter memperingatkan, membalikkan tanggung jawab terbatas akan berefek buruk akibat meningkatnya ujaran kebencian di internet, dan perusahaan-perusahaan tidak peduli pada konten berbahaya ketika hal itu terjadi.(ka/jm)