Reformasi di Hong Kong yang Dipimpin Beijing Definisikan Kembali “Demokrasi”

Dewan Legislatif Hong Kong. (Foto: Iris Tong/VOA)

Parlemen Hong Kong akan mengalami perubahan-perubahan besar pada format dan strukturnya setelah China menyetujui pembersihan politik yang akan memperluas kendalinya atas kota semi otonom itu,

Kongres Rakyat Nasional China, badan legislatif Partai Komunis, bulan ini meloloskan sebuah resolusi yang mengusulkan perombakan besar yang akan mempersulit terpilihnya kandidat dari pihak oposisi dan pro-demokrasi Hong Kong.

Kini setelah resolusi itu disetujui, perombakan yang pada Selasa (30/3) telah ditandatangani oleh Presiden Xi Jin Ping menjadi undang-undang itu, akan mengurangi jumlah kursi hasil pilihan langsung dalam Dewan Legislatif Hong Kong, dan menambah jumlah anggota yang pro-Beijing.

Mereka yang ingin mencalonkan diri harus melewati penyaringan ketat oleh sebuah komite khusus, yang diduga akan menutup peluang untuk kekuatan pro-demokrasi.

Lee Cheuk Yan, seorang aktivis pro-demokrasi dan mantan anggota parlemen, mengatakan kepada VOA ini merupakan “sebuah langkah yang membawa bencana” untuk Hong Kong.

“Saya rasa ini lebih mendekati Kongres Rakyat Nasional, yang juga punya kandidat sebelum pemilihan berlangsung. Tidak akan ada kredibilitas lagi untuk Dewan Legislatif ini di masa depan,” katanya.

Dalam bentuknya yang sekarang, Dewan Legislatif punya 70 anggota. Sebanyak 35 orang di antaranya dipilih setiap empat tahun lewat perolehan suara populer dari berbagai pemilih kota maupun distrik.

Reformasi ini akan menambah kursi di Dewan Legislatif menjadi 90 anggota, tetapi yang berasal dari pemilihan publik hanya ada 20, penurunan dari 35 sebelumnya.

Sementara itu Komite Pemilihan, yang sangat pro-Beijing dan ditugaskan memilih CEO Hong Kong, akan diperbesar dengan tambahan 300 anggota, dari 1.200 menjadi 1.500.

Lee mengatakan, ketika dia berdinas di Dewan Legislatif antara 1995 - 2006, sasarannya selalu untuk secara bertahap menaikkan jumlah kursi yang diisi oleh pemilihan publik.

Mantan legislator ini menilai pihak-pihak yang menginginkan demokrasi yang lebih besar kini harus menunggu kesempatan-kesempatan baru di masa depan. [jm/em]