Pengaduan Pelapor Rahasia Semakin Menjadi Pusat Kontroversi di Kongres AS

Penjabat Direktur Dinas Intelijen Nasional (DNI) Joseph Maguire saat memberikan kesaksian di hadapan Kongres AS, di Gedung Capitol, Washington, D.C., Kamis (26/9).

Penjabat Direktur Dinas Intelijen Nasional (DNI) Joseph Maguire mengatakan kepada Kongres AS, Kamis (26/9), ia bertindak sesuai hukum ketika pada awalnya menghalangi perilisan pengaduan pelapor rahasia mengenai pembicaraan telepon antara Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang memicu penyelidikan pemakzulan.

Kesaksian Maguire berlangsung sementara laporan pengaduan yang menegaskan keprihatinan bahwa Trump meminta bantuan Zelensky untuk menyelidiki saingan politiknya itu diungkapkan ke publik.

Sementara rakyat Amerika kini bisa membaca sendiri salinan pengaduan pelapor rahasia yang menegaskan sejumlah keprihatinan terkait pembicaraan telepon Trump dengan Zelensky, sejumlah tokoh Partai Demokrat di Kongres melemparkan sejumlah tudingan keras, termasuk tuduhan bahwa Gedung Putih berusaha menutup-nutupi pengaduan itu.

BACA JUGA: Trump Izinkan Dikeluarkannya Salinan Pembicaraan dengan Pemimpin Ukraina

Ketua DPR AS Nancy Pelosy mengatakan, "Pengaduan itu menyatakan Gedung Putih berusaha menyembunyikan semua rekaman pembicaraan telepon itu, khususnya transkrip kata-per-kata.Ini memberi alasan bagi pelapor untuk meyakini bahwa Gedung Putih memahami secara pasti risiko dari apa yang tersirat dalam pembicaraan telepon itu.”

Fraksi Demokrat di DPR tadinya mengancam akan menyeret pejabat tertinggi intelijen ke pengadilan untuk memperoleh pengaduan itu.

Ketua Komisi Intelijen DPR Adam Schiff mengatakan, "Berdasarkan hukum, seharusnya pengaduan pelapor rahasia, yang mengungkap tindakan yang sangat tidak pantas, ini diserahkan ke komisi ini sejak beberapa pekan lalu, dan oleh Anda, namun itu tidak Anda lakukan.”

Penjabat Direktur Dinas Intelijen Nasional Joseph Maguire mengatakan, ia menghormati hak-hak hukum presiden dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Kami diberitahu bahwa kebanyakan informasi dalam laporan itu, pada kenyataannya, adalah hak khusus eksekutif.Saya tidak memiliki otoritas untuk menghapus hak khusus itu. Karena itu, kami tidak segera bisa mengungkap rinciannya,” kata Joseph Maguire.

Maguire mengakui bahwa pelapor rahasia itu bisa dipercaya dan bertindak benar dengan mengajukan pengaduan itu, namun menolak untuk menjawab dugaan bahwa Trump ikut menghalang-halangi perilisan pengaduan itu.

BACA JUGA: Trump Serang Demokrat Terkait Sidang Pengaduan Whistleblower

Ketika Jim Himes, anggota DPR dari fraksi Demokrat, mengajukan pertanyaan apakah Maguire pernah membicarakan pengaduan itu dengan presiden, Maguire menjawab, "Pembicaraan saya dengan presiden tidak bisa diungkapkan ke publik karena saya adalah Direktur Dinas Intelijen Nasional.Tidak pantas bagi saya untuk mengungkapkan pembicaraan saya dengan presiden Amerika Serikat karena itu akan merusak hubungan saya dengan presiden.”

Trump menganggap pengaduan itu sebagai aksi politik. "Demokrat akan kalah dalam pemilu, mereka tahu itu.Itulah alasan mengapa mereka melakukannya.”

Pernyataan Trump itu mendapat dukungan sejumlah tokoh Partai Republik di Kongres. Pemimpin minoritas di DPR AS Kevin McCarthy mengungkapkan, "Apa yang bisa diangkat dari kasus ini sehingga bisa dilakukan penyelidikan pemakzulan? Ini adalah pembicaraan Presiden Amerika Serikat dengan pemimpin sebuah negara lain. Belum pernah terjadi seorang presiden harus menjelaskan pembicaraannya.”

BACA JUGA: Komite DPR AS Rilis Pengaduan Whistleblower Trump

Namun pengaduan itu cukup untuk mendorong fraksi Demokrat di Kongres untuk melakukan penyelidikan resmi pemakzulan.

Adam Schiff mengatakan, "Pelapor rahasia ini telah memberi kami peta jalan menuju penyelidikan.”

Penyelidikan itu kemungkinan akan berakhir dengan pemungutan suara untuk memakzulkan presiden di DPR AS. Namun, Pelosi sendiri mengatakan, ia tidak tergesa, dan menginginkan penyelidikan mendalam terlebih dahulu.

Banyak anggota fraksi Demokrat di DPR mengatakan, mereka ingin pemungutan suara itu dilangsungkan pada akhir tahun ini, sebelum kegiatan pemilu presiden 2020 berjalan sepenuhnya Februari mendatang. [ab/uh]