Partai One Nation Dituding Ingin Perlemah UU Pengawasan Senjata Australia

Pemimpin partai One Nation di Australia, Senator Pauline Hanson di Townsville, Queensland, Australia, 10 November 2017. (Foto: dok).

Pemimpin partai One Nation di Australia mendapat kecaman keras menyusul pernyataannya dalam sebuah film dokumenter, bahwa aksi penembakan massal yang membuahkan UU pengawasan senjata yang ketat di negara itu adalah bagian dari konspirasi.

Pernyataan Senator Pauline Hanson itu merupakan bagian dari penggalan film dokumenter yang diproduksi saluran berita Al Jazeera yang berbasis di Qatar. Film itu menggambarkan dua pejabat partai itu mengusahakan untuk mendapat sumbangan dari Asosiasi Nasional Pemilik Senjata (NRA) AS untuk membantu usaha partai tersebut memperlemah UU itu. Hanson, dalam film itu, mengatakan kepada jurnalis – yang berpura-pura sebagai pelobi senjata – bahwa ia sangat mempertanyakan aksi penembakan tahun 1996 yang mengakibatkan 35 orang tewas di Port Arthur, Tasmania.

Terbongkarnya pernyataan Hanson ini mendorong PM Scott Morrison dari Partai Liberal untuk menurunkan ranking One Nation hingga di bawah Partai Buruh dalam kertas suara untuk pemilu Mei mendatang. Berdasarkan sistem pemilu Australia, para pemilih mengurutkan partai berdasarkan preferensi. Semakin rendah sebuah partai ditempatkan dalam urutan itu semakin kecil peluangnya untuk meraih suara. Partai-partai marjinal, seperti One Nation, bisa terimbas keputusan ini.

Hanson membela dirinya pada sebuah konperensi pers, Kamis. Ia mengatakan, hari itu merupakan hari yang memalukan bagi media-media berita di Australia karena mempercayai cerita bohong. Ia mengatakan, rekaman video itu telah diedit sedemikian rupa, dan partainya tidak memiliki rencana untuk memperlemah UU pengawasan senjata negara itu. [ab]