Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua Harus Utamakan Kepentingan Korban
Your browser doesn’t support HTML5
Wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menguat usai Presiden Joko Widodo menetapkan penyelesaian jalur kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses non-yudisial. Pemerintah diminta mengutamakan kepentingan korban dalam proses ini.