Koalisi yang memerintah di Israel bertekad melanjutkan rencana kontroversial untuk merombak sistem yudisial di negara itu. Rencana tersebut tetap dilakukan meskipun tentangan semakin besar di dalam negara itu dan gelombang protes massal diduga akan berlangsung minggu ini.
Sebuah komite parlemen, Senin (17/7), bertemu untuk menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan membatasi pengawasan yudisial atas beberapa keputusan pemerintah.
Awal minggu depan, parlemen akan melakukan pemungutan suara akhir terhadap RUU. Kalau RUU itu lolos, akan menjadi statuta hukum.
Selasa (18/7) akan berlangsung protes di seluruh negeri.
Pemerintah mengatakan rencananya adalah merombak sistem yudisial yang dinilai terlalu banyak campur tangan dan memulihkan kekuasaan untuk pejabat terpilih.
Pengecamnya mengatakan, rencana itu akan memperlemah sistem periksa dan timbang (check and balance) Israel serta akan mendekatkan Israel ke autokrasi. [jm/ka]