Anggota parlemen Irak telah menyetujui dua posisi keamanan yang penting, yaitu menteri pertahanan dan menteri dalam negeri pemerintahan Perdana Menteri Haider Al-Abadi, di tengah perang melawan kelompok militan Negara Islam (ISIS).
Parlemen pada Sabtu (18/10) memilih Khaled al-Obeidi, seorang anggota parlemen Sunni dari kota Mosul, sebagai menteri pertahanan baru. Mohammed al-Ghabban, seorang anggota parlemen Syiah dari blok politik yang kuat, dipilih sebagai menteri dalam negeri.
Kontrol atas dua kementerian yang memiliki kekuasaan besar itu telah lama menjadi sumber ketegangan antara partai-partai politik yang bertikai di Irak. AS dan negara-negara lainnya telah mendorong pemerintahan yang lebih representatif yang merangkul minoritas Sunni Irak.
Anggota parlemen Irak menyetujui sebagian besar kabinet Abadi bulan lalu dan secara resmi memilih dia sebagai perdana menteri untuk menggantikan Nouri al-Maliki. Para pengecam mengatakan Maliki menyingkirkan warga Sunni Irak sehingga mendorong keberadaan ISIS.