Perdebatan mengenai legalisasi mariyuana di Amerika Serikat kini berpusat di ibukota, Washington, D.C., mulai di lorong-lorong Gedung Kongres, hingga di jalanan-jalanan kota.
Warga Washington, D.C., menyalurkan suara mereka November lalu untuk melegalisasi ganja, namun Kongres mencantumkan ketentuan dalam anggaran mereka yang menghalangi pendanaan bagi regulasi baru tersebut, dan dapat menjadi rintangan bagi pelaksanaanya.
Walaupun demikian, perundang-undangan baru di D.C. tersebut, yang mulai berlaku Kamis, memperbolehkan warga berusia 21 tahun ke atas untuk memiliki 2 ons (56 gram) mariyuana dan enam tanaman mariyuana di rumah mereka, tiga di antaranya tanaman dewasa.
Mariyuana tidak boleh dijual, namun transfer hingga 1 ons (26 gram) tidak melanggar undang-undang, sementara mengisap atau mengkonsumsi mariyuana dalam bentuk apapun dilarang di tempat publik. Mariyuana dilarang di tanah milik pemerintah federal, sekitar 20 persen dari wilayah Washington, D.C.
Mereka yang mendukung legalisasi ganja merayakan UU baru ini.
"Upaya melarang (mariyuana) telah gagal," ujar Malik Burnett dari aliansi pro legalisasi. Tapi sebagian anggota di Kongres bersumpah untuk menggunakan wewenang mereka untuk mencegah implementasi UU tersebut.
Anggota Kongres dari Partai Republik Jason Chaffetz, yang mengetuai Komite Pengawasan Kongres, memperingatkan walikota D.C. Muriel Bowser bahwa ia dan para pejabat kota Washington lainnya dapat masuk penjara.
Bowser tak bergeming dan mengatakan hukum baru akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
"Menekan District of Columbia (D.C.) bukanlah yang konstituen (Chaffetz) inginkan, demikian pula halnya dengan konstituen kami," ia mengatakan kepada wartawan. "Ada cara-cara yang masuk akal untuk mengatasi hal ini tanpa mengancam dia atau dia mengancam kami."
Walaupun begitu, perundang-undangan yang ada yang membuat rumit situasi dan dapat menjebat pengguna dalam dilema hukum.
Hukum federal mengklasifikasikan mariyuana sebagai substansi ilegal dan siapapun yang memilikinya. Di Washington, kepemilikan ganja pada properti milik pemerintah federal merupakan pelanggaran kriminal -- mulai dari taman-taman, monumen, hingga gedung pemerintah federal.
David Grasso, anggota legislatif District of Columbia khawatir warga yang membawa mariyuana tidak sadar mereka berada di tanah milik federal.
"Anda dapat (bayangkan) orang berjalan di jalanan tidak tahu apa hukumnya dari satu blok ke blok lain," ujarnya.
Mereka yang menentang di Kongres, di bawah pimpinan Andy Harris, perwakilan negara bagian Maryland dari Partai Republik, melampirkan ketentuan dalam UU anggaran Kongres yang melarang pemerintah D.C. untuk menggunakan "dana lokal bagi regulasi mariyuana," ujar Grasso. "Jadi kami dilarang oleh Kongres untuk menggunakan dana kami sendiri dalam mengimplementasi regulasi mariyuana."
Dalam konstitusi AS, Kongres memiliki yurisdiksi atas District of Columbia dan hukum federal dapat mengalahkan hukum lokal.
Dalam pernyataannya, Harris dari Kongres mengatakan "langkah untuk melegalisasi mariyuana di D.C. adalah pelanggaran dengan sengaja terhadap hukum (federal)."
Namun ketidakmampuan untuk mengontrol regulasi juga menyebabkan ketidakpastian, menurut Grasso.
"Bagaimana Anda bisa mendapat mariyuana bila Anda tidak menanamnya?" tanya Grasso. "Anda harus membelinya dari seseorang. Anda tidak dapat sepenuhnya menghapus pasar gelap."
Grasso percaya penggunaan ganja untuk kepentingan rekreasi harus diatur oleh biro federal yang sama yang mengontrol penjualan alkohol. Pada bulan Januari, ia memperkenalkan RUU untuk menarik pajak bagi mariyuana dan meregulasi ganja di D.C, yang ia akui bertentangan dengan ketentuan kongres.
Di bawah hukum saat ini, D.C. tidak bisa menarik pajak atau mengatur penggunaan ganja, langkah-langkah yang secara eksplisit dilarang oleh Kongres.
"Kita harus melakukan itu segera, terlepas dari Kongres," katanya.
Grasso meramalkan suati hari akan ada "toko ritel mariyuana independen," dan mungkin juga restoran-restoran "di mana mereka akan memasak dengannya."
"Orang-orang harus bisa pergi ke toko dan membelinya, seperti mereka membeli bahan makanan," kata Burnett, menambahkan bahwa ia lebih menyukai klub mariyuana pribadi di mana para anggotanya dapat saling menukar ganja.
Tapi Walikota Bowser berusaha untuk membatasi klub-klub tersebut karena hukum DC melarang penggunaan ganja di restoran dan bar.
Perdebatan atas pelaksanaan peraturan ganja berlangsung di beberapa bagian negara. Aturan serupa dengan yang digariskan dalam hukum D.C. diberlakukan Selasa di Alaska, sementara negara bagian Colorado dan Washington telah melegalisasi mariyuana terlebih dahulu. Oregon diproyeksikan akan meloloskan legalisasi di bulan Juli.
Jajak pendapat menunjukkan mayoritas orang Amerika mendukung legalisasi ganja.
Di luar Amerika Serikat, hanya Korea Utara, Uruguay dan Belanda telah melegalisasi ganja, sementara beberapa lainnya telah melakukan dekriminalisasi psikotropika tersebut, atau setidaknya mentoleransi penggunaannya, terutama di tempat-tempat yang umum menjadi lokasi konsumsi mariyuana.