DPR AS Paksa Kepala Kantor Pos Terkait Penundaan Pengiriman Surat 

Kepala Kantor Pos AS Louis DeJoy saat memberi kesaksian di DPR AS mengenai layanan pos, di Capitol Hill, di Washington, 24 Agustus 2020.

Komite Pengawas DPR ingin melayangkan surat perintah penyerahan (subpoena) dokumen-dokumen mengenai gangguan pengiriman surat kepada Kepala Kantor Pos AS, Louis DeJoy.

Masalah ini sekarang menjadi penting karena terkait kemampuan kantor pos untuk menangani serangan gencar terhadap surat suara pada pemilu November.

Anggota DPR, dari Partai Demokrat New York, Carolyn Maloney yang juga ketua komite itu, Senin (31/8), mengirim memo yang mengatakan DeJoy telah melewati tenggat waktu minggu lalu untuk menanggapi sepenuhnya permintaan komite mendapatkan informasi lebih jauh. Maloney mengatakan DeJoy belum memberikan materi baru.

"Jelas perintah paksa itu perlu untuk melanjutkan penyelidikan Komite dan membantu menginformasikan kemungkinan tindakan legislatif," kata Maloney.

Partai Demokrat secara agresif mengawasi operasi pos setelah Presiden Donald Trump mencela pemungutan suara melalui pos. Trump mengatakan ingin membuat Layanan Pos kekurangan dana untuk mempersulit kantor pos menangani lonjakan yang diharapkan pada November.

DeJoy, yang ditunjuk memimpin Kantor Pos pada Juni lalu, dengan cepat melakukan perubahan, sementara kantor pos sudah menghadapi kesulitan karena krisis Covid-19. Laporan-laporan mengenai penundaan segera menumpuk.

Masyarakat di seluruh AS mengeluhkan gangguan luas pada kegiatan pos selama musim panas ini sementara kotak pos dan peralatan penyortiran telah dicopot dan karyawan mengatakan perubahan d operasi truk dan jam lembur menyebabkan surat-surat terbengkalai di lokasi pengangkutan tidak terkirim.

Komite DPR memaparkan data layanan pos internal yang menunjukkan meluasnya gangguan layanan selama musim panas. [my/pp]