Di bawah Presiden Biden, the Consumer Financial Protection Bureau, CFPB, atau Biro Perlindungan Finansial Konsumen telah menghapus atau mengurangi sejumlah kebijakan yang diberlakukan pemerintahan Trump. Biro itu juga menambah staf menjelang peningkatan kegiatan dalam bidang regulasi dan penegakan, sebagaimana yang terjadi semasa pemerintahan Obama.
Hal ini dilakukan meskipun CFPB belum memiliki direktur yang permanen, posisi penting karena kewenangan lembaga dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab langsung pada presiden.
Dave Uejio adalah pegawai karir di biro ini, dan berperan sebagai pejabat direktur sejak direktur yang diangkat oleh Trump, Kathy Kraninger, mengundurkan diri ketika Biden dilantik.
Meskipun hanya berperan sebagai pejabat sementara, Uejio sangat aktif dalam menjalankan perannya.
April lalu, biro ini memperluas lingkupnya dan menindak apa yang dianggapnya perilaku melecehkan dari penyelia layanan finansial.
Di bawah Kraninger, biro ini memberlakukan definisi pelanggaran yang lebih sempit sehingga penalti moneter terhadap pelanggar juga kecil kemungkinan diberlakukan. Perubahan baru oleh CFPB ini akan menyebabkan tindakan penegakan yang lebih aktif dan pungutan denda lebih besar terhadap industri layanan finansial, demikian ramalan para pakar.
CFPB dibentuk pada 2011, dan seharusnya berperan sebagai lembaga non-partisan untuk membela hak-hak konsumen pasca Resesi Besar. Tetapi biro ini acapkali terperangkap di tengah perang ideologi antara Demokrat dan Republik tentang cara menjalankan pemerintah.
Di bawah pemerintahan Trump, banyak tindakan penegakan dan pungutan denda dihapuskan dibandingkan ketika biro ini dipimpin oleh Richard Cordray, pemimpin CFPB yang ditunjuk oleh Presiden Obama. Ia meninggalkan biro ini pada November 2017.
Data terbaru biro ini memperlihatkan, biro ini hanya mengumpulkan $650 juta dalam bentuk pungutan denda per tahun semasa pemerintahan Trump. Sementara angkanya mencapai $1,84 miliar rata-rata per tahun semasa pemerintahan Obama.
Kini biro ini juga telah menghapus beberapa langkah warisan dari masa pemerintahan Trump pada awal pandemi virus corona. Banyak dari kebijakan ini dirancang untuk memberi fleksibilitas kepada bank-bank, khususnya dalam bidang pencatatan karena seluruh industri beralih ke pekerjaan dari jarak jauh atau bekerja dari rumah.
Tetapi aktivis konsumen mengeluh, industri perbankan sudah diberi waktu satu tahun penuh untuk menyesuaikan diri, dan konsumen seharusnya memiliki akses ke catatan akurat, apapun kondisinya.
Odette Williamson adalah pengacara di National Consume Law Center, badan advokasi untuk konsumen. Ia mengatakan, “Uejio melakukan gebrakan yang menjanjikan, dan langkah serta arah CFPB akan dilanjutkan oleh direktur permanen berikutnya.” [jm/ka]